Gunakan Data Warga Tahun 2009 untuk Mendapatkan Bansos dan BLT, Kepala Desa Jadi Sasaran Warga

Bantuan sosial belum sepenuhnya tersalurkan ke warga yang biasanya datang melalui RT dari kecamatan, seperti data beberapa keluarga yang diusulkan tidak sesuai di lapangan.

TRIBUN-MEDAN.com - Data bantuan sosial atau bansos bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bermasalah dan tidak tepat sasaran.

Buruknya pendataan penerima bansos membuat kepala desa pusing dan waswas. Pasalnya, mereka kerap menjadi bulan-bulanan warga yang membutuhkan bantuan tersebut.

Para kepala desa tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor meminta data penyaluran tiga sumber bansos diperbaiki sebelum didistribusikan.

Puluhan kepala desa ini sempat mendatangi kantor bupati lantaran bantuan itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Kritik dan kemarahan warga terus berdatangan

Bagian Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan, kritik dan protes kemarahan terus berdatangan ke kantornya.

Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai, begitu pula dengan penyalurannya.

Terlebih lagi, bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa juga bisa menimbulkan masalah bagi dirinya jika data itu tak sesuai.

"Kemarin kita protes (kantor bupati), terkait banpres, banprov, Pemkab termasuk bantuan Dana Desa. Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan, janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com.

"Jadi jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami kan ( kades), warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Lukman mencontohkan, bantuan sosial belum sepenuhnya tersalurkan ke warga yang biasanya datang melalui RT dari kecamatan, seperti data beberapa keluarga yang diusulkan tidak sesuai di lapangan.

"Kecamatan kami datanya ada tujuh desa dapat 1.000 sekian, faktanya yang dapat hanya 300 sekian. Kami desa Bantarsari dapatnya 34. Harusnya desa ada yang dapat 130-an, tapi faktanya di bawah 100 itu cuma 45 dan 30 saja," ungkapnya.

Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, mendatangi kantor bupati untuk memperbaiki data penyaluran tiga sumber bansos, Rabu (29/04/2020). (Dok. Istimewa via Kompas.com)

Keanehan-keanehan data bantuan

Adapula, lanjut dia, bantuan presiden yang cukup menyakitkan warga seperti di salah satu desa yaitu Gunung Geulis, Kecamatan Megamendung, didata itu hanya satu orang yang mendapatkannya.