Warning KPK pada Kepala Daerah, Dana Covid-19 Jangan Sampai untuk Kepentingan Pribadi

Yang paling penting masyarakat dan media mangawasi penggunaan Bantuan Sosial jangan sampai disalahgunakan

Ilustrasi/Tri bun
Pilkada 

TRI BUN MEDAN.COM, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah yang akan bertarung kembali memperebutkan kursi, agar tidak memanfaatkan situasi bencana Covid-19 untuk kepentingan pribadi.

Di Provinsi Sumatera Utara, ada 23 kabupaten/kota yang akan mengelar Pemilihan Kepala Daerah dalam waktu dekat ini.

"Supaya jangan memanfaatkan situasi Covid-19 untuk kepentingan kepala daerah yang mencalonkan diri kembali," kata Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), Provinsi Sumut, Azril Zah, melalui sambungan telepon genggam, Kamis (7/5/2020).

Untuk mencegah praktik-praktik KKN, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap gerak-gerik kepala daerah yang akan mengikuti pilkada.

Serta, memperingatkan kepada kepala daerah untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara. Menurutnya, Sumut masuk daerah rawan terjadinya korupsi.

"Kalau pencegahan pertama kali diperingatkan dulu, yang paling penting masyarakat dan media mangawasi penggunaan Bantuan Sosial jangan sampai disalahgunakan," jelasnya.

Kemudian, setelah melakukan pengawasan terhadap kepala daerah yang memanfaatkan situasi, pihaknya akan langsung melakukan tindakan.

Namun, pihaknya akan melihat dulu kasus bersangkutan, apabila sudah mengarah ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pastinya, kata dia, tidak ada ampun bagi kepala daerah yang memanfaatkan situasi Covid-19 untuk kepentingan pribadinya.

"Nanti akan dilihat dulu seperti apa, karena kalau KPK melakukan Penindakan apabila ada Tipikor," jelasnya. 

Halaman
1234
Penulis: Satia
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved