Breaking News:

Korupsi Rp 395 Juta Pengadaan Kapal Wisata Dairi, 2 Saksi Mengaku Dikibuli

Dua saksi yang dihadirkan mengaku telah dikibuli oleh Nora Butarbutar, rekanan dari CV Khayla Prima Nusa (KPN).

TRIBUN MEDAN/ALIF ALQADRI HARAHAP
Sidang teleconfrence, terdakwa Party Pesta Oktoberto Simbolon di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (11/5/2020). 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Sidang perkara korupsi Rp 395 juta dengan terdakwa Party Pesta Oktoberto Simbolon, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa terkait pengadaan Kapal Motor (KM) Wisata milik Pemkab Dairi, Senin (11/5/2020) kembali digelar secara teleconference di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan.

Kedua saksi (terpidana dalam berkas terpisah) yakni Naik Capah selaku Panitia Pengawasan Barang dan Jasa Pengembangan daerah tujuan wisata TA 2008 dan Naik Syaputra Kaloko, selaku Sekretaris Tim Provisional Hand Over (PHO), mengaku telah dikibuli oleh Nora Butarbutar, rekanan dari CV Khayla Prima Nusa (KPN).

Sebab, kapal yang seharusnya sudah deal (sepakat) malah digantikan dengan kapal yang lain.

"Kapal yang sempat ditunjukkan Nora Butarbutar, rekanan CV KPN diganti dengan kapal lain alias bukanlah bukti pekerjaan fisik KM Wisata sebenarnya," jelas Naik Capah di hadapan Majelis Hakim Syafril Batubara.

"Secara administratif pengadaan kapal telah sesuai spesifikasi, Yang Mulia. Kami juga telah mengecek fisik di Dermaga Ajibata. Seperti disebutkan sebelumnya, kapalnya ada. Itu makanya dananya untuk progres 95 persen dicairkan kepada rekanan PT KPN," tambahnya.

Dikatakan kedua saksi, sampai sekarang KM wisata tersebut tidak ada diserahkan dari rekanan kepada Pemkab Dairi, dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Dairi.

"Artinya sampai sekarang kapalnya tidak pernah diserahterimakan. Iya kan?" tegas Syafri dan diiyakan kedua saksi.

Sebelumnya menjawab pertanyaan JPU dari Kejari Dairi Dawin Sofian Gaja, kedua saksi menguraikan, pada tanggal 10 Desember 2009 Tim dari PPK/PPTK dan unsur Pengawas Pengadaan serta PHO KM Wisata sudah melihat langsung fisik kapal di Dermaga Ajibata.

Malah tim ketika itu menyarankan agar rekanan merapikan bekas-bekas pekerjaan pendempulan, cat dan lainnya.

Namun kedua saksi beserta rombongan sangat terkejut beberapa hari sebelum Bupati Dairi menurut rencana akan meresmikan KM Wisata tersebut.

"Saat hendak dijemput 10 Januari 2009 kami juga sudah membawa nakhoda untuk mengemudikan kapal. Tapi karena kondisinya tidak layak. Beda dengan yang ditunjukkan sebelumnya, maka kami menolak menerima hasil pekerjaan CV KPN. Nora Butar-butar pun berjanji mengembalikan kapal sesuai spesifikasi atau mengembalikan uang yang telah dicairkan," ungkap saksi Naek Kaloko.

Saat menanggapi keterangan saksi, terdakwa Party Pesta Simbolon membantah terlibat ketika pencairan dana kepada rekanan Nora Butarbutar.

Namun kedua saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Pengawasan, pengecekan pekerjaan hingga pencairan dana melibatkan tim. Sidang dilanjutkan, Senin(18/5/2020) mendatang.

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan subsidair pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

(cr2/TRI BUN-MEDAN.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved