Banyak Protes Bantuan Tak Tepat Sasaran, Dinsos Karo Minta Pihak Desa Coret Data Warga Mampu

Laporan Wartawan Tri bun-Medan.com/Muhammad Nasrul

TRI BUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi penyebaran virus corona, pemerintah mengeluarkan beberapa jenis program bantuan. Dari beberapa bantuan ini, ada yang langsung bersumber dari pemerintah pusat, hingga ke pemerintah daerah.

Namun, dari beberapa program bantuan ini banyak masyarakat yang merasa penyaluran bantuan baik dari pemerintah pusat dan daerah ini tidak tepat sasaran.

Salah satunya ialah program pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

Dari bantuan yang nominalnya sebesar Rp 600.000 ini, banyak masyarakat yang melihat penyaluran bantuan ini tidak tepat sasaran.

Pasalnya, ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan namun tidak dapat, bahkan masyarakat yang hidup dengan ekonomi menengah ke atas tak jarang masih terdata.

Saat dikonfirmasi ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo B Sukatendel, dirinya mengaku untuk penyaluran dana BST pihaknya mendapatkan data penerima langsung dari Kemensos.

Ia menyebutkan data penerima dari pusat tersebut merupakan data tahun 2011 lalu.

"Kalau untuk BST itu langsung dari Kementerian, kita enggak ada memberikan rekomendasi. Jadi datanya itu datang lewat pos, terus kita cuma cek saja dan salurkan ke kecamatan," ujar Sukatendel, saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Senin (18/5/2020).

Saat ditanya perihal perannya untuk memastikan penerima bahwa mereka yang berhak, Sukatendel mengaku sudah turun mengecek keabsahan data tersebut.

Dirinya menyebutkan, pihaknya tetap melihat seluruh data penerima dan disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

"Kami tetap cek, dan yang sudah layak kita minta untuk dikeluarkan. Kita minta kepada seluruh kepala desa untuk ikut mengecek, dan prioritaskan masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.

Seperti diketahui, data penerima bantuan dari kementerian ini merupakan data yang cukup lama. Banyak pihak menilai data ini sudah tidak valid lagi dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Dana ini disalurkan untuk masyarakat yang terdampak tidak langsung pandemi Covid-19.

Sukatendel mengatakan, sebenarnya semua masyarakat terdampak wabah ini. Namun, tentunya yang lebih berhak menerima ini adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.