DOSEN PNS Unpad Kaget saat Dirinya Diumumkan Terima Dana Bansos Rp 600 Ribu dari Kemensos
Ari Agung Prastowo, dosen Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung kaget saat dirinya diumumkan menjadi penerima bantuan sosial tunai Covid-19
lihat foto
Tetapi seluruh dunia. Padahal melalui kekuatan data bisa menjadi satu diantara pintu masuk pemerintah dapat memperbaiki atau menangani penyebaran covid-19.
"Pemerintah juga harus memiliki sistem informasi atau basis data yang akurat. Sehingga tidak terulang kembali salah sasaran seperti yang saya alami ini," katanya. (*)
Ratusan Warga Langkat Demo Penyaluran BLT, Desak Kades Berikan Data Resmi Penerima Bansos
Ratusan orang warga Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat melakukan demonstrasi protes penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Emosi warga berpuncak dengan menyegel kantor pemerintah desa karena ketidaktransparanan pihak pemerintah desa (pemdes), Kamis (28/5/2020).
"Kades harus berikan data resmi jumlah dan nilai penerima Bansos Covid-19. Kami minta transparansi data penerima Bansos Covid-19 dari Provinsi kepada Kades. Kami sudah coba berulang kali kami musyawarah, tapi kades selalu ingkar," ungkap warga Dusun II Nasbah Mufida.
Upaya musyawarah beberapa kali gagal. Kades beserta perangkat desa acap alpa di tempat kerjanya ketika warga menunggu untuk bermusyawarah.
"Sudah berulang kali dia (Kades) diajak musyawarah tapi gak mau. Kami minta agar pemdes bisa transparan dan berikan data resmi. Kalau bukan dia ke siapa kami bermusyawarah," lanjut Nasbah kesal.
Aksi mereka dikawal aparat keamanan setempat.
Namun, emosi warga yang kadung kesal berujung menyegel kantor dan mendesak kades beserta perangkat desa segera mundur dari jabatannya.
Nasbah menjelaskan, tujuan utama warga untuk meminta data Bansos Covid-19 demi melihat secara rinci siapa saja penerima BLT Dana Desa.
Mereka khawatir terjadi tumpang tindih penerima bantuan.
"Sesuai kesepakatan musyawarah kemarin, pemdes berjanji akan memberikan data penerima Bansos Covid-19. Tapi nyatanya, sampe sekarang gak ada data diberikan ke kami," tukas Nasbah.
Warga merasa sudah cukup dibodohi dan dibohongi. Pasalnya, ada warga Dusun II yang menerima bantuan sebanyak empat program sekaligus.
"Kami minta keterbukaan informasi dari pemerintah desa. Jangan tumpang tindih, kami semua maunya biar tepat sasaran dan merata semua terbantu," ungkap warga lainnya.
