Data KPK Menyebutkan Kota Medan Paling Banyak Dilapor Kasus Bansos di Sumut

MEDAN,TRIBUN-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah fokus memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia.

Untuk Sumatera Utara, KPK mengaku ada menerima 21 laporan terkait karut marutnya penyaluran bansos.

Paling banyak, laporan berasal dari Kota Medan.

• Selain Kepala BPKAD, Kepala Dinas Sosial Medan juga Diperiksa Kejati soal Dana Bansos Covid-19

"Untuk Kota Medan itu ada lima laporan. Lalu Pemprov Sumut ada tiga laporan," kata Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, Minggu (14/6/2020).

Selanjutnya, kata dia, laporan lain ada dari Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Langkat.

Untuk kedua wilayah ini, masing-masing ada tiga laporan.

• Warga Geruduk Kantor Lurah Komat III Medan Gara-gara Dana Bansos Rp 600 Ribu, Ini Kata Lurah

"Kabupaten Tapanuli Tengah ada dua laporan. Kabupaten Simalungun, Kota Sibolga,

Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Nias Utara itu masing-masing satu laporan," kata Ipi.

Lantaran beberapa kasus di Sumut ini ada oknum perangkat desa yang dituding terang-terangan menyunat dana bansos, Tribun Medan sempat bertanya pada Ipi, apakah KPK sudah ada melakukan tindakan.

Katanya, saat ini KPK fokus melakukan pencegahan. 

"Langkah-langkah koordinasi dan monitoring akan dilakukan untuk menutup celah atau potensi korupsi.

Tetapi, tentu jika ada indikasi tindak pidana korupsi, KPK tidak menutup kemungkinan untuk memprosesnya. 

Korupsi pada masa bencana sesuai UU tuntutan pidananya dapat diberlakukan dengan pemberatan," kata Ipi.

Ia mengatakan, untuk mengawasi penyaluran dana bansos ini, KPK memiliki aplikasi yang diberi nama JAGA.

Aplikasi ini sengaja disediakan untuk masyarakat yang ingin melapor, jika ada menemukan penyimpangan penyaluran dana bansos.