Tahapan Sudah Mulai Kembali, Anggaran KPUD Binjai Masih Tertahan di Pemko Binjai
Saat ini tahapan Pilwako Binjai 2020 sudah kembali berjalan sejak 15 Juni 2020, namun anggaran belum dicairkan kembali.
Penulis: Dedy Kurniawan | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
lihat foto
TRI BUN-MEDAN.com, BINJAI - Jelang persiapan pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai masih menunggu anggaran.
Pasalnya, sejak masa Covid-19 anggaran dikembalikan pada Bulan April 2020 ke Pemko Binjai dan belum dicairkan kembali.
Saat ini tahapan Pilwako Binjai 2020 sudah kembali berjalan sejak 15 Juni 2020, namun anggaran belum dicairkan kembali.
Dengan begitu, belum jelas berapa total anggaran yang sudah sempat dicairkan dengan sistem termin, dan berapa yang akan dicarikan kembali setelah tahapan digelar kembali.
Selain itu KPUD Binjai juga sedang menggodok rencana anggaran APD berbasis tahapan penyelenggara.
Di mana pada masa Covid-19 dibutuhkan tambahan anggaran yang diperuntukkan pengadaan masker, sarung tangan sekali pakai, pelindung wajah, termogan, perlengkapan antiseptik (hand sanitizer sabun cair, tisu basah, tisu kering, tempat air berkeran), perlengkapan sterilisasi disinfektan, kantong plastik.
• KPUD Karo Gelar Rapat Koordinasi Dengan Forkopimda, Menjelang Pilkada Desember 2020
Komisioner KPUD Binjai, Arifin ditanyai soal anggaran mengatakan belum tahu berapa rencana anggaran APD berbasis anggaran. Bahkan ada kemungkinan tidak ada 'suntikan' anggaran APD berbasis penyelenggara.
"Dana anggaran APD berbasis penyelenggara belum tahu gimana kepastiannya. Anggaran yang sebelumnya dikembalikan juga belum turun lagi, masih di Pemko Binjai. Bisa jadi juga anggaran sebelumnya akan diputar-putar pengalokasiannya untuk di rencana anggaran APD berbasis penyelenggara," kata Arifin, Rabu (17/6/2020)
Diketahui sesuai dari KPU RI nomor 1312 tahun 2019 tentang standar dan petunjuk teknis penyusun anggaran kebutuhan barang termasuk honorarium KPPS, alat tulis, konsumsi, pengadaan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pembentukan pelantikan KPPS dan PPDP, bimtek KPPS dan PPDP, honorarium PPDP.
Ada kemungkinan KPU Binjai membutuhkan anggaran tambahan di saat tetap harus menyelenggarakan Pilwako Binjai di masa Covid-19 yang tak kunjung selesai. Seperti jumlah TPS agar tetap menerapkan sosial distancing sesuai protokol kesehatan.
Selain masalah anggaran, KPU Binjai juga telah beraudiensi ke Polres Binjai. Ketua KPU Binjai, Zulfan Effendi datang bersama para Komisioner koordinasi persiapan Pilwako Binjai.
• 25 PPK KPU Binjai Dilantik, KPU Fokus Penguatan SDM
KPU Binjai juga menyampaikan masalah anggaran yang kurang karena adanya perubahan terkait pandemi Covid-19 guna mendukung kerja PPDP dalam kegiatan coklit di 37 kelurahan. Estimasi PPDP antara 700 sampai 750 orang.
"Jumlah TPS Kota Binjai dengan Estimasi jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang sehingga jumlah TPS yang dibutuhkan sebanyak 473 TPS. Mohon bantuan pengamanan dalam kegiatan Pelantikan PPS di masing masing Kecamatan," katanya.
Kapolres Binjai menyatakan siap memberikan pengamanan dalam setiap tahapan Pilkada serentak tersebut. Polres Binjai juga akan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup di tiap polsek jajaran.
"Sama-sama, KPU harus memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap tahapan. Kami yang melakukan pengamanan juga akan melakukan pengamanan sesuai dengan protokol kesehatan," katanya. (dyk/tri bun-medan.com)
