Kehidupan 3 Putri Putin, Mati-matian Dijauhkan Ayahnya dari Politik, Bahkan Gunakan Identitas Palsu

Hanya ada beberapa pemimpin negara yang mampu memimpin selama bertahun-tahun lamanya.

Salah satunya Soeharto yang pernah memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya.

Nah, sepertinya Rusia akan mengalami hal serupa.

Dilansir dari kompas.com pada Minggu (5/7/2020), Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani Perintah Eksekutif amendemen Konstitusi Rusia yang mengizinkan dirinya berkuasa sampai 2036.

Presiden yang berusia 67 tahun itu menuliskan namanya dalam Perintah Eksekutif pada Jumat (3/7/2020) yang akan mulai diterapkan pada Sabtu (4/7/2020).

Penandatanganan itu dilakukan setelah kemenangannya dalam referendum dengan perolehan suara sebanyak 78 persen meskipun ada banyak tuduhan yang mengatakan bahwa pemilihan itu curang.

Sergey Shpilkin, seorang peneliti pemilu independen terkemuka di Rusia, memperkirakan bahwa sebanyak 20 juta surat suara pada pemilu yang dilaksanakan pada Rabu (1/7/2020) dipalsukan.

Selama pemilu kepresidenan terakhir, dia memperkirakan sebanyak 10 juta pemilih adalah palsu.

"Amendemen Konstitusi mulai berlaku."

kompas

Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Amendemen ini berlaku tanpa melebih-lebihkannya atas kehendak rakyat," kata Putin sebagaimana dilansir Daily Mail setelah dia menandatangani Perintah Eksekutif.

"Kita telah melakukan keputusan ini bersama, sebagai sebuah negara," ujar Putin.

Tak hanya memperpanjang "cengkeraman" Putin di Rusia, perubahan Konstitusi itu juga akan melarang pernikahan sesama jenis dengan landasan "iman kepada Tuhan adalah nilai inti" dalam masyarakat Rusia.

• Ucapan Amerika Kita Setrika, Inggris Kita Linggis dari Soekarno, tapi Akhirnya Rela Kunjungi AS

Konstitusi baru akan menekankan pada pentingnya UU Rusia di atas UU Internasional.

Putin mengusulkan perubahan Konstitusi sejak Januari dan bersikeras merasa layak untuk menjabat lagi serta meminta pemilu terkait hal tersebut.

Pemungutan suara tidak diwajibkan secara hukum karena perubahan telah disetujui oleh Parlemen dan dicap oleh Mahkamah Konstitusi Negara.