Breaking News:

Pilkada Serentak 2020 di Sumut

DISURATI Kemendagri, Gubernur Edy Rahmayadi Diminta Tegur Bupati Samosir soal Dana Hibah Pilkada

5 daerah yang masih kategori merah untuk transfer ke Bawaslu Daerah yang harus diperhatikan :

t r i b u n news.com
ilustrasi Pilkada serentak 2020 

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN -   Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat kepada kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi agar memberikan teguran kepada Bupati Samosir Rapidin Simbolon agar segera menyelesaikan Dana Hibah ke KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan setiap tahapan Pilkada Serentak 2020, Rabu (22/7/2020).

Prihal ini tertuang dalam surat Kemendagri Nomor 131.12/3765/OTDA, Jakarta, 21 Juli 2020. 

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mendagri, Bahtiar mengatakan, bahwa ada lima kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Samosir yang dikategorikan mendapat rapor merah dalam pengelolaan dana hibah APBD untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).      

“Sejumlah 197 daerah sudah menyalurkan transfer ke KPUD  100 persen, masih ada 6 kabupaten/kota yang dikategorikan merah melakukan transfer ke KPUD. Untuk Bawaslu sudah ada 192 daerah yang sudah melakukan transfer 100 persen ke Bawaslu daerah, masih ada 5 daerah kabupaten/kota dikategorikan merah melakukan transfer ke Bawaslu Daerah," kata Bahtiar.

Untuk langkah lebih lanjut, Bahtiar menegaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri akan mewakili pemerintah pusat untuk memonitoring dan memeriksa uang kas daerah. 

Pengecekkan akan dilakukan agar tidak terjadi seperti dana yang ditahan atau tidak ditransfer padahal dana di rekening ada.

"Irsus Inspektorat Jenderal Kemendagri akan kami tugaskan untuk laksanakan pemeriksaan," tegas Bahtiar.\

Menurutnya  Pilkada 2020 merupakan salah satu program Nasional fundamental yang tegas tertuang dalam konstitusi sehingga transfer dana ke KPUD dan Bawaslu Daerah wajib untuk dilaksanakan. 

Kabupaten Halmahera Utara nilai NPHD 27.855.053.700, jumlah transfer 10.982.038.200 persentase baru 39,43%; 

Kota Ternate nilai NPHD 28.550.000.000 jumlah transfer 10.874.045.000 persentase baru 38,09%; 

Kabupaten Karawang nilai NPHD 84.070.822.900, jumlah transfer 31.342.161.200 persentase baru 37,28%; 

Kabupaten Seram Bagian Timur nilai NPHD 32.500.000.000, jumlah transfer 12.000.000.000 persentase baru 36,92%; 

Kabupaten Yahukimo nilai NPHD 75.000.000.000, jumlah transfer 26.499.965.000 persentase baru 35,33%; 

Kabupaten Halmahera Barat nilai NPHD 30.580.700.000, jumlah transfer 10.700.000.000 persentase baru 34,99%.

Berikut data 5 daerah yang masih kategori merah untuk transfer ke Bawaslu Daerah yang harus diperhatikan :

Kab. Halmahera Barat nilai NPHD 9.000.000.000, jumlah transfer 3.500.000.000 persentase baru 38,89%; 

Kota Bandar Lampung nilai NPHD 19.000.000.000 jumlah transfer 6.000.000.000 persentase baru 31.58%; 

Kabupaten Pulau Taliabu nilai NPHD 6.500.000.000 jumlah transfer 1.950.000.000 persentase baru 30.00%; 

Kabupaten Pegunungan Bintang nilai NPHD 18.500.000.000, jumlah transfer 5.550.000.000 persentase baru 30,00%; 

Kabupaten Samosir nilai NPHD 7.295.050.000, jumlah transfer 897.152.000 persentase baru 12.30%.

(Wen/T r i b u n-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved