Breaking News:

Ditegur Menteri soal Dana Hibah Pilkada, Bupati Samosir: Perlu Kehati-hatian Agar Tak Terjerumus

Kemendagri meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan teguran kepada Bupati Samosir Rapidin Simbolon

TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Bupati Samosir Rapidin Simbolon, memotong kue dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Samosir XV. 

TRIBUN-MEDAN, SAMOSIR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan teguran kepada Bupati Samosir Rapidin Simbolon agar segera menyelesaikan Dana Hibah ke KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Menyikapi hal ini, Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengatakan belum mencairkan dana hibah karena perlunya kehati-hatian agar tak terjerumus.

"Jadi baru tgl 14 Juli 2020 ditetapkan Korsek (sebagai pengguna anggaran) Bawaslu Samosir. Proses pencairan dana hibah perlu kehati-hatian agar jangan terjerumus kepada pelanggaran hukum," ujar Rapidin, Rabu (22/7/2020).

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mendagri, Bahtiar mengatakan, bahwa ada lima kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Samosir, yang dikategorikan mendapat rapor merah dalam pengelolaan dana hibah APBD untuk penyelenggaraan Pilkada.

“Sejumlah 197 daerah sudah menyalurkan transfer ke KPUD 100 persen, masih ada 6 kabupaten/kota yang dikategorikan merah melakukan transfer ke KPUD. Untuk Bawaslu sudah ada 192 daerah yang sudah melakukan transfer 100 persen ke Bawaslu daerah, masih ada 5 daerah kabupaten/kota dikategorikan merah melakukan transfer ke Bawaslu Daerah," kata Bahtiar.

Untuk langkah lebih lanjut, Bahtiar menegaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri akan memonitoring dan memeriksa uang kas daerah.

Pengecekan akan dilakukan agar tidak terjadi seperti dana yang ditahan atau tidak ditransfer padahal dana di rekening ada.

"Irsus Inspektorat Jenderal Kemendagri akan kami tugaskan untuk laksanakan pemeriksaan," tegas Bahtiar.

Menurutnya Pilkada 2020 merupakan salah satu program nasional fundamental yang tegas tertuang dalam konstitusi sehingga transfer dana ke KPUD dan Bawaslu Daerah wajib untuk dilaksanakan.

Berikut data 6 daerah yang masih kategori merah untuk transfer ke KPUD:

Halaman
123
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved