Breaking News:

Keanggotaan Dinonaktifkan, BPJS Kesehatan Beri Kemudahan Bagi Peserta PBI

Kemudahan yang diberikan BPJS Kesehatan yakni langsung aktif dalam satu hari setelah pengurusan.

TRIBUN MEDAN/INDRA
AKTIVITAS di kantor BPJS. 

TRI BUN-MEDAN.com, BINJAI - Ribuan warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapat angin segar.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Binjai, memberi kemudahan kepada 5.773 penerima bantuan iuran (PBI) yang pembiayaannya telah dinonaktifkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Binjai, Thomas Simarmata mengatakan, kemudahanyang diberikan adalah adalah diaktifkan kembali. Kemudahan yang diberikan BPJS Kesehatan yakni langsung aktif dalam satu hari setelah pengurusan.

Layanan di Kantor BPJS Kesehatan Medan Akan Kembali Dibuka, Ini Jadwalnya

"Peserta tidak perlu lagi harus menunggu sampai dua pekan untuk mengaktifkan kembali BPJS yang sudah nonaktif. Kebijakan diberlakukan dalam bulan Juli saja," kata Thomas, Rabu (29/8/2020).

Thomas mengaku telah banyak mendengar keluhan masyarakat yang kurang mampu yang diterima oleh BPJS Kesehatan.

Ribuan warga terdampak penonaktifan kepesertaan mereka sehingga jaminan kesehatannya terabaikan.

"Saat ini terus berproses, sudah banyak juga peserta PBI Binjai yang sudah mengaktifkan kembali dan menggunakan BPJS," ujarnya.

23 Pegawai Positif Covid, Penutupan Layanan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan Bakal Diperpanjang

Menyikapi kondisi masyarakat kurang mampu yang terdampak, anggota DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti angkat bicara. Dia mengaku sangat kecewa dengan keputusan Pemprov Sumut yang telah menonaktifkan PBI BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu di Binjai.

"Pemprov Sumut harusnya hadir membantu masyarakat, bukan menambah beban masyarakat di tengah pandemi virus Corona. Jika anggaran minim, jangan anggaran kesehatan bagi masyarakat yang dikurangi. Ada anggaran dinas lain yang bisa dialokasikan," ujar Rudi.

Rudi juga menyebut bahwa Pemko Binjai telah menyampaikan keberatan terhadap kebijakan Pemprov Sumut sesuai surat nomor 441/7758/Dinkes/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020 lalu. Ke depan diharapkan agar keadaan ini membaik dan membantu masyarakat kurang mampu. (dyk/tri bun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved