Lindungi Aset Pemkot Medan, BPN Keluarkan 12 Sertifikat
Dengan begitu, aset milik Pemkot Medan dapat tercatat dengan baik dan tidak ada lagi klaim dari pihak lain.
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com - Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Al-rahman mengatakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan telah mengeluarkan 12 sertifikat sebagai dukungan terhadap upaya perlindungan aset-aset Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.
Ia mengatakan upaya melindungi aset-aset milik Pemkot Medan akan terus kami upayakan dengan penerbitan sertifikat melalui koordinasi dengan BPN.
"Dengan begitu, aset milik Pemkot Medan dapat tercatat dengan baik dan tidak ada lagi klaim dari pihak lain,” kata Wiriya, seperti dalam keterangan tertulisnya.
Hal tersebut dikatakan Wiriya, saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2020, di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Selasa (4/8/2020).
Untuk diketahui, kegiatan tersebut merupakan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Satuan Tugas Korsupgah KPK Wilayah I, Maruli Tua itu menekankan manajemen aset dan optimalisasi pendapatan daerah, serta MCP yang menjadi barometer keseriusan pemerintah daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi.
“Untuk mengoptimalkan itu semua, saya harap Sekda menjadi ujung tombak pencegahan korupsi di Kota Medan,” kata Maruli.
Pada kesempatan tersebut, Wiriya pun sempat membahas kondisi pendapatan kota Medan.
Wiriya mengatakan, seiring dengan mewabahnya Covid-19 ini di Kota Medan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah turun cukup drastis.
“Karena itu, kami terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor PAD dan retribusi,” kata Wiriya.
Meski begitu, Wiriya melanjutkan, pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), pergerakan perekonomian mulai beranjak naik. Wiriya pun berharap, pemulihan ekonomi Kota Medan dapat segera dilakukan.
“Pada masa AKB ini, pajak restoran atau hotel dapat mulai ditarik sesuai dengan realisasinya. Tidak masalah jika pajaknya kecil, karena memang penghasilan dari restoran atau hotel juga sedikit,” kata Wiriya.
