Breaking News:

News Video

Ratusan Orang Geruduk Kantor Edy Rahmayadi terkait Pelepasan Lahan Lanud Soewondo Medan

Ratusan orang geruduk Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Senin (10/8/2020), terkait pelepasan lahan Lanud Soewondo Medan

Penulis: Satia | Editor: Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.COM - Ratusan orang geruduk Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Senin (10/8/2020).

Kedatangan mereka mempertanyakan sikap Gubernur Edy Rahmayadi terkait pelepasan lahan Lanud Soewondo Medan yang menjadi sengketa antara masyarakat dan TNI AU, di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia.

Pantauan wartawan www.tribun-medan.com, pendemo mengenakan ikat kepala sambil menenteng spanduk tuntutan kepada pemerintah.

"Kita harapkan nanti perwakilan kita mendapat jawaban terbaik dari pemerintah," ucap koordinator massa melalui pelantang suara.

Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas), Riwayat Pakpahan meminta, kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, menentukan ganti-rugi kepemilikan lahan sesuai dengan nominal yang wajar.

Artinya, penetapan nominal ganti rugi berdasarkan perhitungan nilai yang telah ditetapkan berdasarkan oleh tim Appraisal (penilaian).

"Kami akan beli tanah itu karena aset negara, namun pembelian itu jangan juga pemerintah menetapkan angka yang tidak sesuai dengan kami," ucapnya.

Kemudian, Riwayat mengatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk ganti rugi kepemilikan tanah, masyarakat dapat juga mencicilnya kepada pemerintah.

Warga Sari Rejo yang mendiami tanah seluas 260 hektare selalu mengupayakan untuk mendapatkan hak yang diklaim sebagai aset TNI AU.

Menurutnya, masyarakat sejak 1948 mendiami dan berdomisili di lokasi yang menjadi sengketa antara TNI AU.

"Selama ini kita sudah pernah ke Wakil Presiden, ke DPR RI, DPD, Menteri BPN / Agraria, Menteri Keuangan, Kementerian Pertahanan. Baru ini Presiden memperhatikan Sari Rejo sejak 1948. Memang Presiden lah yang bisa menyelesaikan ini. Karenanya, kami terima apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah memberi perhatian kepada warga Sari Rejo, " tambahnya.

Ia mengatakan, di atas lahan 260 hektar tanah Sari Rejo telah menjadi pemukiman bagi 5.500 KK atau 35.500 jiwa.

Di atas juga telah berdiri di kantor kelurahan, 9 masjid, 2 musallah, 3 gereja, 1 kuil Sikh, 4 kuil Tamil, 10 sekolah, 5 rumah sakit, 2 lahan pekuburan, serta pasar tradisional dan fasilitas umum lainnya.

Ini sebagai bukti bahwa tanah memang dikuasai oleh masyarakat.

Namun, terangnya, masyarakat sampai saat ini tidak mendapatkan hak atas lahannya karena TNI AU mengklaim 591 hektar tanah yang di kelola tanah Sari Rejo sebagai aset mereka.

Kondisi berbeda dilihat saat TNI AU membuka 302 hektar lahan yang diklaim sebagai aset itu ke perusahaan pengembang yang telah membangun kawasan bisnis CBD, kompleks Residence Place, Pemandangan Kota, dan pemukiman mewah yang memiliki sertifikat.

Dari 591 hektar yang diklaim sebagai aset, 302 hektar telah disetujui, telah pindah tangan.

"Bagaimana para pengusaha tidak dapat memberikannya? Kami telah sering berkonflik dengan TNI AU, dan telah pernah terjadi konflik berdarah, apakah perlu ada korban lagi? Kami berharap tidak ada lagi korban, " tutupnya.

(wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved