Resmi Diusung PDIP di Pilkada Medan, Bobby Nasution Tolak Tudingan Politik Dinasti

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, berpasangan dengan kader Partai Gerindra, Aulia Rahman, resmi diusung PDIP sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali Kota Medan 2020-2025.

Suami Kahiyang Ayu ini menolak tudingan dinasti politik, seiring langkahnya maju di Pilkada Medan 2020. Ia menegaskan berhak untuk dipilih.

Bobby menyatakan dari awal telah mengikuti semua tahapan seleksi calon kepala daerah di PDIP. Hingga akhirnya dia bersama Aulia Rahman diumumkan jadi pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Medan.

Tahapan-tahapan itu dilakukan karena memang sebagai kewajiban yang ditetapkan.

Menurut dia, PDIP tidak melihat siapa di belakang bakal calon kepala daerah yang dipilih.

“Jadi kalau dinasti (politik), saya rasa kami sebagai warga Negara Indonesia berhak ikut, karena kami juga memiliki hak pilih dan hak dipilih. Jadi saya rasa satu kewajaran bagi saya untuk membangun Kota Medan,” kata Bobby usai menerima rekomendasi dari di Kantor DPD PDIP Sumut, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan pada Selasa (11/8/2020).

Bobby mengaku telah mendengar aspirasi dari masyarakat, seperti dari warga Medan Utara.

Mereka telah lama dijanjikan pembangunan Islamic Center yang diharapkan dapat membangun perekonomian, peradaban dan sumber daya manusia.

“Jadi itu hasil dari mendengar, itu juga yang kami usung, kolaborasi semua akan ikut membangun Islamic Center itu mulai dari Pemerintah Kota Medan sampai stakeholder yang ada di Kota Medan,” sebutnya.

Sementara Aulia Rahman tidak mau terlampau banyak bicara soal program kerja bersama Bobby. Dia lebih mengedepankan komunikasi di antara mereka.

“Cerita program sih kita tidak terlampau banyak ya. Saya hanya minta ke Pak Bobby, kami membangun satu komunikasi. Apapun putusan itu harus ada kesepakatan antara saya dan Pak Bobby," lanjutnya.

"Jadi program yang akan kami buat adalah membuat suatu perbaikan struktur pemerintahan yang dari bawah. Kepala lingkungan harus membuat klaster masyarakatnya, kita akan membuat sistem pelayanan terbuka untuk masyarakat,” pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)