Pengakuan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang Menolak Tawaran Jokowi Menjadi Menteri Pertahanan

Sebelumnya Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali muncul ke publik setelah sekian lama vakum. Ia tampil di acara Indonesia Lawyers Club atau ILC di TV One. Di acara yang dipandu Karni Ilyas ini, Gatot mengungkapkan dirinya merasa sakit hati. Berikut ulasannya.

TRIBUN-MEDAN.Com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sekaligus Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akhirnya kembali muncul di depan layar kaca.

Gatot Nurmantyo hadir di acara Indonesia Lawyers Club yang mengusung tema #ILCIndonesiaMaju pada Selasa (18/8/2020).

Dalam kesempatan itu, Gatot Nurmantyo mengungkapkan rasa sakit hatinya pada keadaan Indonesia saat ini.

Mulanya, Gatot mengatakan bahwa dirinya sering berkonsultasi dengan sejumlah tokoh untuk membahas permasalahan negara saat ini.

Pertemuan kecil itu semakin hari melebar, diikuti banyak tokoh lainnya hingga dibentuklah KAMI.

"Maka saya konsultasilah dengan Pak Bachtiar Hamzah senior saya, sama dengan Pak Kaban, Pak Din Syamsudin, Pak Abdullah Yahya, Bu Chusnul juga."

"Kelompok kecil itulah bicara-bicara. Melebar-melebar masing-masing, Pak Said Didu, awalnya dengan Bang Yani, dengan Pak Nainggolan dan sebagainya," jelas Gatot.

Gatot mengatakan bahwa semua tokoh yang berdiskusi dengannya termasuk dirinya merasa sakit hati dengan kondisi krisis akibat pandemi covid-19.

"Ini memang kita semua sakit hati, sakit hatinya adalah kondisi seperti ini maka kita bersama-sama menyampaikan suara hati nurani rakyat."

"Kondisi sekarang ini tidak normal memang, dengan terjadi covid ini terjadi pembekuan, proses pembekuan," ucap Jenderal TNI purnawirawan berusia 60 tahun ini.

Ia khawatir pembatasan-pembatasan yang terjadi di segala aspek nantinya bisa membuat hubungan rakyat dan pemerintah tidak menjadi baik.

Sehingga, Gatot Nurmantyo merasa hal itu perlu diingatkan kepada pemerintah.

"Antara murid dengan guru, antara murid dengan dosen, antara manajer dengan pekerja, antara pemilik hotel dengan tamu, proses pembekuan."

"Akumulasi ini bisa terjadi pembekuan antara raktyat dan pemerintah, ini yang berbahaya maka harus diingatkan," kata dia.