Bangun Kota Medan secara Sinergis, Akhyar Ajak Seluruh OPD Saling Bahu Membahu

Dalam hasil laporan rapat paripurna, Akhyar mengungkapkan, Pemkot Medan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD bersama-sama dengan komisi-komisi DPRD Medan telah membahas Raperda tentang P-APBD TA 2020.

Adapun pembahasan itu dilakukan secara komprehensif, konstruktif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pokok pengelolaan anggaran daerah yang ditetapkan.

"Melalui proses dan pendapat fraksi-fraksi yang juga telah kami dengarkan bersama, kami telah menyetujui Raperda P-APBD TA 2020, baik dari sisi pendapatan daerah, belanja, maupun pembiayaan daerah secara realistis, logis dan rasional," ungkap Akhyar.

Dari sisi pendapatan, telah disetujui pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 6,09 triliun lebih dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 4,69 triliun lebih atau berkurang sebesar Rp 1,39 triliun lebih.

Sementara itu, dari sisi belanja, telah disetujui belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp 6,18 triliun lebih dan setelah perubahan sebesar Rp 5,19 triliun lebih atau berkurang sebesar Rp 991 miliar lebih.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan, telah disetujui pembiayaan penerimaan setelah perubahan sebesar Rp 506,81 miliar lebih dan pembiayaan pengeluaran setelah perubahan sebesar Rp 10 miliar, sehingga jumlah pembiayaan netto (berat bersih) menjadi Rp 496,81 miliar.

"Kami ketahui bersama bahwa P-APBD TA 2020 ini banyak terjadi pengurangan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19," katanya.

"Namun demikian, kami berharap struktur P-APBD TA 2020 tetap dapat menjadi stimulan guna mendorong roda perekonomian Kota Medan sekaligus dapat mendorong percepatan pembangunan kota," sambung Akhyar.

Sebelumnya, rapat yang dipimpin sekaligus dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim, diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Medan terhadap RPD Medan tentang P-APBD TA 2020 yang disampaikan HT Bahrumsyah.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat dari 9 fraksi, yakni fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).