Breaking News:

Demo Tolak UU Omnibus Law di Medan

Upayakan Cari Naskah Asli UU Cipta Kerja, Gubernur Edy Rahmayadi Persilakan Buruh Demo

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, akan segera mencari salinan naskah asli Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), untuk menyikapi protes kaum

Penulis: Satia | Editor: Juang Naibaho
T R IBUN-MEDAN.com/Satia
Gubernur Sumatera Utara Edy didampingi Wakilnya Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah, bersama buruh usai melakukan rapat pembahasan Penolakan UU Cipta Kerja, di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin (12/10/2020) 

T R IBUN MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, akan segera mencari salinan naskah asli Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), untuk menyikapi protes kaum buruh.

Pasalnya, informasi seputar Omnibus Law UU Cipta Kerja masih simpang siur.

Setelah mendapatkan salinan asli, pihaknya akan bersama-sama membahasnya.

"Kita akan mencari data yang benar, karena ini simpang siur. Kita kemudian akan membahas apabila sudah mendapatkan surat itu, sama-sama kita kaji," ujarnya, usai rapat di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin (12/10/2020).

Diketahui, ada 10 tuntutan yang dilayangkan buruh terkait dengan pengesahan Omnibus Law, yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK), sanksi pidana, tenaga kerja asing (TKA), dan upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Kemudian, Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK), pesangon, waktu kerja, hak upah atas cuti atau cuti yang hilang.

Lalu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup, "outsourcing" atau alih daya seumur hidup dan potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akibat karyawan kontrak atau alih daya seumur hidup.

Mantan Pangkostrad ini akan mengusahakan agar salinan naskah tersebut didapatkan, untuk kemudian dapat mengkaji permasalahan yang disampaikan kaum buruh.

"Kita usahakan mencari mengenai surat itu. Kalau itu belum dapat untuk apa kita persoalkan," ucapnya.

Selain itu, Edy mempersilakan para buruh untuk berunjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi dan keluhannya kepada pemerintah.

Namun, ia mengingatkan agar para pendemo tidak merusak fasilitas negara.

"Kalian boleh berunjuk rasa, karena dilindungi oleh undang-undang, tetapi jangan merusak itu yang terutama," ungkapnya.

Draf Final 1.035 Halaman

Sementara itu, draf final RUU Cipta Kerja kini sudah beredar di sejumlah kalangan.

Draf tersebut berisi 1.035 halaman, dan diberikan judul penyimpanan "RUU CIPTA KERJA - KIRIM KE PRESIDEN.pdf".

Pada halaman terakhir, ada tanda tangan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Draf ini bertambah dari draf RUU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober, yang berjumlah 905 halaman.

Draf ini dibagikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi (Awi), memberikan draf RUU Cipta Kerja kepada wartawan, siang hari sebelum rapat paripurna digelar.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan draf RUU Cipta Kerja versi terbaru berjumlah 1.035 halaman.

"Iya, (draf) itu yang dibahas terakhir yang surat 1.035 (halaman)," kata Indra saat dihubungi, Senin (12/10/2020).

Menurut Indra, perbaikan yang dilakukan didasarkan pada draf yang diselesaikan saat rapat paripurna pengesahan, yang berjumlah 905 halaman.

"Yang paripurna basisnya itu, tapi kemudian itu kan formatnya masih format belum dirapikan.

Setelah dirapikan spasinya, redaksinya segala macam, itulah yang disampaikan Pak Azis (yang 1.035 halaman)," ujar Indra.

Ia mengatakan, DPR memiliki waktu setidaknya hingga Rabu (14/10/2020) mendatang untuk memperbaiki redaksional draf RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, DPR RI diberikan waktu selama tujuh hari kerja untuk menyerahkan RUU kepada presiden.

Padahal, apabila merujuk ke UU Nomor 12/2011, DPR menyampaikan RUU dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Artinya, Senin ini semestinya menjadi hari terakhir DPR untuk segera menyerahkan RUU kepada presiden.

"Nanti, siang ini masih mau difinalkan dulu," kata dia.

"Yang disebut tujuh hari adalah tujuh hari kerja.

Tujuh hari kerja itu ya adalah Rabu. Sabtu dan Minggu tidak dihitung," tambah Indra.

Ia pun menjamin perbaikan yang dilakukan DPR hanya sebatas koreksi kesalahan kata atau format penulisan.

Tidak ada ada perubahan substansi dalam RUU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin pekan lalu.

"Enggak ada (perubahan substansi). Itu hanya typo dan format.

Kan format dirapikan kan jadinya spasi-spasinya ke dorong semuanya halamannya," papar Indra.

(Wen/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved