Fakta Terbaru Aksi Demo Menolak UU Cipta Kerja, Dari Sikap Edy Rahmayadi hingga Kantor DPRD Siantar

TRIBUN-MEDAN.com  - Sejumlah fakta terkait aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Di antaranya, sikap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan sejumlah pengunjukrasa ingin membakar kantor DPRD Kota Pematangsiantar.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku sudah memberikan salinan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) kepada para perwakilan buruh, tokoh masyarakat dan agama, hingga akademisi.

Pembagian salinan ini, dikatakannya untuk dapat bersama-sama mempelajarinya, apakah UU Cipta Kerja tersebut disahkan dapat menindas kaum pekerja.

"UU ini sudah kita bagikan untuk dipelajari oleh masing-masing," kata dia, di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Kamis (15/10/2020).

Ia mengatakan, saat ini ada 11 tim yang mendapatkan salinan UU Cipta Kerja tersebut. Nantinya, tim akan mempelajari isi dalam naskah sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

"Kita bagikan kepada 11 klaster," ujarnya.

Ia berharap, masing-masing tim dapat segera mempelajari isi dalam UU tersebut. "Jika satu klaster 1 hari pembahasan, maka ada 11 hari yang dilakukan untuk membahas ini," ujarnya.

Mantan Pangkostrad ini mengatakan, pada pekan depan ia akan memulai berdiskusi dan membahas UU tersebut bersama dengan tim dari pemerintah.

"Minggu depan kita akan mulai diskusi," jelasnya.

Nanti, setelah pembahasan selesai dan menemukan kejanggalan dalam isi UU, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan langsung menyampaikan usulan kepada Presiden Jokowi.

Bahwa, isi dalam draf tersebut telah menindas masyarakat, terkhusus buruh. "Nanti setelah selesai, saran kita akan kita sampaikan kepada Presiden," ungkapnya.

Dirinya berharap, masing-masing tim dapat segera menyampaikan temuanya dalam pembahasan naskah salinan itu.

"Nanti saat paparan akan membawa kajian masing-masing, dari temuan isi UU Cipta Kerja tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, ia berharap agar masyarakat dapat meredam dulu amarahnya dalam berunjukrasa.

Menurutnya, berunjukrasa sah-sah saja, tidak ada larangan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di depan publik.