Breaking News:

Kontras Sumut Nilai Pengamanan Kepolisian Berlebihan Terhadap Massa Tolak Omnibus Law

Pembubaran aksi unjuk rasa yang digelar AKBAR SUMUT pada tanggal 20 Oktober kemarin merupakan bentuk arogansi dari pihak kepolisian.

TRIBUN MEDAN/HO
STAF advokasi Kontras Sumut, Ali Isnandar. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS Sumut menyesalkan sikap aparat kepolisian yang melakukan pengamanan aksi menolak UU Cipta Kerja di Sumatera Utara.

Staf advokasi Kontras Sumatera Utara Ali Isnandar menilai pendekatan dalam mengatasi gejolak aksi unjuk rasa masih menggunakan cara konvensional, represif, dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

“Dari pemantauan yang dilakukan KontraS, ada beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Salah satunya yakni penggunaan kekuatan yang berlebih-lebihan, tidak proporsional dengan tingkat ancaman yang akan dihadapi, bahkan cenderung arogan,” kata Ali Isnandar, Minggu (24/10/2020).

Lebih lanjut Ali menyebutkan, pembubaran aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR SUMUT) pada tanggal 20 Oktober kemarin merupakan bentuk arogansi dari pihak kepolisian.

“Massa yang sedang longmarch malah diintimidasi, dipecah dan ditembak gas air mata. Padahal jelas dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan, polisi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara professional tentang menyampaikan pendapat di muka umum,” katanya.

Baca juga: Demonstrasi di Medan, Massa dan Polisi Terluka, KontraS Sumut: Ini Ongkos Mahal dari Ketukan Palu

Ia juga mengungkapkan, KontraS Sumut juga menyoroti model penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap massa aksi.

Menurutnya banyak massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang. dengan dalih mengamankan.

“Dalam KUHAP tidak ada istilah mengamankan. Yang ada itu istilah penangkapan. Maka orang yang ditangkap harus diberikan surat penangkapan dan harusnya ditujukan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti permulaan,” ujarnya.

“Penangkapan secara semena-mena tanpa ada surat penangkapan jelas-jelas menghina nalar publik dan melanggar undang-undang. Apalagi di tengah situasi aksi demonstrasi, tentu itu bukan langkah bijaksana,” tambahnya.

Untuk itu, kata Ali, KontraS mendesak dilakukannya evaluasi terhadap cara pengamanan unjuk rasa UU Cipta kerja. Penggunaan kekuatan berlebihan, praktek kekerasan, pembubaran aksi, penangkapan sewenang-wenang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Baca juga: Oknum Polisi Percutseituan Diperiksa Propam terkait Dugaan Aniaya Saksi, Respons KontraS Sumut

“Yang kita takutkan, ke depan ini bisa jadi pembenaran untuk membatasi orang-orang yang hendak bersuara dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, kami berharap besar agar Komnas HAM dan Kompolnas mengambil langkah konkret,” ungkapnya.

Ali juga menyarankan Komnas HAM dan Kompolnas agar melakukan kajian dan investigasi untuk mengambil langkah hukum ataupun administratif. Terkait menyebarnya tindakan refresif kepolisian di berbagai daerah dalam pengamanan ujuk rasa tolak UU Cipta Kerja.

“Sebab jika kedua lembaga ini diam maka hak asasi manusia hanya akan menjadi coretan tanpa makna di dalam Undang-Undang,” pungkasnya.(cr14/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved