Terjerat Utang China hingga Pelabuhan Sri Lanka Disandera 99 Tahun, Amerika: China Predator

TRIBUN-MEDAN.COM - Terjerat Utang China hingga Pelabuhan Sri Lanka Disandera 99 Tahun, Amerika: China Predator

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ( AS), Mike Pompeo menyebut China sebagai "predator" terhadap Sri Lanka, saat melakukan pertemuan dengan pejabat luar negerinya, pada Rabu (28/10/2020) dalam kunjungan ke beberapa negara Asia.

Pompeo tiba di Sri Lanka dari India sebagai bagian dari tur di Asia yang bertujuan untuk memperkuat sekutunya melawan peningkatan politik dan militer China di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami melihat dari kesepakatan buruk, pelanggaran kedaulatan dan pelanggaran hukum di darat dan laut bahwa Partai Komunis China adalah predator," ujar Pompeo dalam konferensi pers yang disiarkan oleh televisi di ibu kota Kolombo.

''Amerika Serikat datang dengan cara yang berbeda.

Kami datang sebagai teman, dan sebagai mitra," kata Pompeo sebagaimana yang dilansir dari Reuters pada Rabu (28/10/2020).

Berbeda dengan India, yang terkunci dalam pertikaian militer dengan China dan merupakan perhentian pertama dalam perjalanan Pompeo, Sri Lanka adalah sekutu dekat Beijing.

China telah menginvestasikan miliaran dolar di pelabuhan dan jalan raya Sri Lanka sebagai bagian dari Belt and Road Initiative untuk transportasi dan hubungan energi, sebuah program yang menurut Amerika Serikat dirancang untuk menjebak negara-negara kecil dalam hutang.

Satu proyeknya adalah Pembangunan Pelabuhan Internasional Hambantota yang dibangun di atas kemitraan publik-swasta antara China Merchants Port Holdings (HIPG) dan Sri Lanka Ports Authority.

Mengutip laporan Asian Review, untuk pembangunan pelabuhan yang terletak di sepanjang pantai selatan pulau Samudra Hindia ini memakan dana senilai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21 triliun (estimasi kurs Rp 14.000/dolar).

Sebanyak US$ 1,1 miliar dana itu berasal dari utang yang diberikan China.

Namun, menurut kesepakatan dengan CM Port pada Desember 2017, sebagai imbalan atas utang itu, pemerintah China akan memiliki 85% saham dari pelabuhan dan mengantongi sewa dari pelabuhan itu selama 99 tahun.

Celakanya cadangan devisa Sri Langka tidak cukup membayar pinjaman luar negeri yang jatuh tempo dan membayar utang antara tahun 2019 hingga 2023.

Menurut Bank Sentral Sri Lanka, sekitar 10% dari sekitar US$ 55 miliar utang luar negeri Sri Lanka dipegang oleh China.

Sementara, Menteri Luar Negeri Dinesh Gunawardena mengatakan Sri Lanka menginginkan perdamaian dan hubungan baik dengan semua pihak.