Breaking News:

Jelang Pilkada Serentak, Pjs Wali Kota Medan Tekankan Netralitas ASN

Ada sanksi tegas dan jelas terhadap ASN yang tidak mampu menjaga netralitasnya

DOK. Humas Pemerintah Kota Medan
Pjs Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho, saat membuka Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Rangka Menghadapi Pilkada Kota Medan dengan Protokol Kesehatan dan Netralitas ASN 2020, di Garuda Plaza Hotel Medan, Selasa (3/11/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com - Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho mengatakan, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi hal yang mutlak dijalankan dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya di Kota Medan pada Desember mendatang.

Hal tersebut karena selaku mesin birokrasi pemerintah, ASN dipandang sebagai teladan, orang terhormat, dan dianggap memahami informasi pasangan calon (paslon) kepala daerah sehingga berpotensi memengaruhi pilihan masyarakat.

Menurut Arief, keberadaan ASN dengan atributnya di tengah-tengah masyarakat sering menjadi salah satu strategi yang digunakan para paslon kepala daerah.

“Banyak sekali godaan pada musim pilkada ini. Mulai dari rayuan manis hingga yang sedikit mengintervensi. Dalam konteks inilah kerap terjadi pelanggaran netralitas ASN,” kata Arief, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Arief, saat membuka Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Rangka Menghadapi Pilkada Kota Medan dengan Protokol Kesehatan dan Netralitas ASN 2020, di Garuda Plaza Hotel Medan, Selasa (3/11/2020).

Pada kesempatan tersebut, Arief mengingatkan seluruh ASN khususnya camat dan lurah se-Kota Medan yang hadir untuk tetap netral.

“Jangan sampai aparatur terjebak politik praktis dan mengabaikan netralitas demi mendukung salah satu paslon yang bertarung di pilkada. Ada sanksi tegas dan jelas terhadap ASN yang tidak mampu menjaga netralitasnya,” kata Arief.

Kemudian, Arief memaparkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mendapat ratusan laporan pelanggaran netralitas ASN terkait tahapan pilkada. Berdasarkan data Rabu (30/9/2020), terdapat 694 ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 492 orang telah diberi rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas, sebanyak 256 orang atau 52 persen diberi sanksi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Ini data sebulan yang lalu, tentu akan terjadi peningkatan. Perlu saya sampaikan juga, telah ada surat teguran yang dilayangkan untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut). Alhamdulillah, Pemkot Medan belum dan jangan sampai dapat,” papar Arief.

Halaman
12
Penulis: Inadha Rahma Nidya
Editor: Mikhael Gewati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved