Breaking News:

BPN Binjai Menuju WBK-WBBM, Warga Kini Bisa Urus Surat Tanah via Online

Dengan melakukan digitalisasi, sistem pelayanan ke depan akan lebih membuat mudah dan nyaman masyarakat. 

TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
KEPALA Kantor BPN Binjai, Nur Khadijah Lubis. 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Kantor Badan Pertanahan (BPN) Binjai mulai mendigitalisasi sistem pelayanan.

Terobosan baru ini juga rangkaian penilaian oleh Kemepan RB dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM). 

Selain itu untuk pelayanan juga dilakukan penandatanganan pakta integritas Zona Integritas.

Dengan melakukan digitalisasi, sistem pelayanan ke depan akan lebih membuat mudah dan nyaman masyarakat. 

Kepala Kantor BPN Binjai, Nur Khadijah Lubis menjelaskan, Kantor BPN Binjai sudah siap menuju WBK-WBBM. Beberapa perubahan dan peningkatan sistem pelayanan sudah mulai digital di Kantor BPN Binjai

"Predikat WBK-WBBM, akan diberikan oleh Kemepan RB kepada unit kerja di instansi pemerintah minimal golongan Eselon III yang sudah membangun Zona Integritas. Pogram atau pelayanan tentang Hak Tanggungan dan pengurusan seritikat tanah di Kantor BPN Binjai di tingkat ke digital," katanya. 

Sebelumnya, pengurusan Hak Tanggungan dilakukan secara manual dengan mengisi formulir di Kantor BPN Binjai dan menunggu hasilnya selesai. Kini, semua dilakukan secara online tanpa harus menghabiskan waktu untuk antre. 

"Sekarang masyarakat bisa lebih mudah dan tidak perlu antri, stimasi pengerjaan yang telah ditentukan sesuai HTel atau Hak Tanggungan Elektronik. Sebelumnya pihak perbankan atau jasa keuangan harus datang ke kantor kita lalu antri dan isi formulirnya dan menunggu sampai selesai," jelasnya.

Baca juga: Digitaliasi Pelayanan, Masyarakat Enggak Perlu Ngantre Lagi di Kantor BPN

Saat ini sistem BPN Binjai sudah online.

Masyarakat hanya cukup melengkapi persyaratan pengajuan Hak Tanggungan, lalu diperiksa kelengkapan dokumennya dengan tenggat waktu pengerjaan yang telah ditentukan. 

"Selain cara pengurusan Hak Tanggungan by online ada program Lunas (Layanan Untuk Antar Sertifikat). Sistem pelayanan ini adalah peningkatan dari tata cara pengurusan tanah yang belum bersertifikat. Jadi waktu masyarakat sangat efisien," jelasnya. 

Dengan digitalisasi ini, masyarakat hemat biaya dalam mengeluarkan ongkos, hemat waktu. Sertifikatnya juga bisa diantar langsung ke rumah. 

"Biaya antar tanpa pungutan. Jadi warga bisa urus keperluan di BPN lewat online dimana saja," ungkap Nur Khadijah Lubis.

Diketahui Wilayah Bebas Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM) adalah program pemerintah Indonesia, untuk menjamin setiap pengurusan administrasi berjalan dengan benar, tanpa adanya kecurangan dari oknum aparatur negara.

Kebijakan ini digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). (dyk/tribun-medan.com) 

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved