TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketentuan atribut seragam sekolah saat ini menjadi sorotan publik sejak kejadian siswa non-muslim yang memakai seragam muslim di Padang.

Terkait hal ini, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan SKB mengenai seragam sekolah.

Terkait SKB tersebut, Humas Kemenag Sumut, Yunus mengungkapkan bahwa saat ini Kemenag lagi menunggu surat edaran dari Kemenag pusat.

"Kita menunggu edaran dari pusat. Kalau itukan untuk sekolah umum, kalau kita untuk sekolah agama memang wajib berbusana muslim. Itukan masing-masing hak anak, kalau Kemenag sesuai dengan norma-norma agama," ungkap Yunus kepada tribun-medan.com, Kamis (4/2/2021).

Lanjutnya, Yunus juga menuturkan bahwa untuk sekolah swasta umum bernuansa muslim, ketentuan seragam sekolah ditentukan oleh pihak yayasan.

"Sekolah umum yang bercirikan Islam ya diwajibkan karena dia punya hak sendiri. Contohnya YPSA yang bernuansa muslim. Dia wajibkan sesuai norma-norma agama yang dianut. Kalau untuk ketentuan seragam ini hak yang punya yayasan. Tapi memang kurikulum diknas tapi kan memang bernuansa muslim," ujarnya.

"Kalau dari Kementerian Agama, kalau dia beragama Islam atributnya ya bernuansa Islam, kalau dia Kristen yang sekolahnya di bawah Kementerian Agama ya sesuai dengan seragamnya masing-masing. Terserah sesuai dengan yang dianut," tambahnya.

Yunus menegaskan bahwa setiap siswa beragama memiliki hak untuk berseragam sesuai dengan agama yang dianut.

Ia juga menyebutkan sekolah bernuansa Islam yang memberikan kebebasan siswa untuk berseragam sesuai dengan agama yang dianut masing-masing siswa, diantaranya Sekolah Al-Azhar.

"Setahu saya sekolah di Medan yang bernuansa muslim dan ada siswa yang non-muslim dia tidak diwajibkan menggunakan jilbab. Contohnya sekolah Al Azhar ada siswa mereka non-muslim dan mereka pakai pakaian biasa ya enggak masalah," ucapnya.

(cr13/tribun-medan.com)