Merasa tak Diperhatikan, Puluhan Penyandang Eks Kusta Lau Simomo Datangi Kantor Dinas Sosial Sumut

TRIBUN MEDAN.com, MEDAN - Puluhan penyandang eks kusta Lau Simomo, Hutasimalem, Laguboti, Kabupaten Toba mendatangi Kantor Dinas Sosial Sumatra Utara, Jalan Sampul Medan, Senin (15/2/2020). 

Mereka datang dari Hutasimalem dengan menyewa bus, khusus untuk menanyakan nasib kelangsungan hidup yang selama ini dijanjikan pemerintah, tidak seperti kenyataan.

Sebelumnya hal yang sama sudah dua kali mereka melakukan di Kantor Dinas Sosial Sumut.

Lantaran tak juga mendapat respon, para penyandang eks kusta itu pun kembali berunjuk rasa. Tidak hanya kepala keluarga, kali ini para istri dan anak juga ikut berunjuk rasa. 

Dinas Sosial, melalui UPT Pelayanan Sosial Lau Simomo, Hutasimalem disebut menelantarkan puluhan warga yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan hidup dari pemerintah. 

Tokoh masyarakat eks kusta, Syamsul mengatakan, bahwa pada tahun 2014 lalu ada perjanjian dengan Dinas Sosial Sumut, usai ada peralihan dari Dinas Kesehatan.

Namun, berdasarkan pengakuan mereka, hingga kini belum ada warga yang menerima apapun dari Dinas Sosial. 

"Tapi alhamdulillah kenyataannya di lapangan kami dibinasakan," kata Syamsul, Senin di Kantor Dinas Sosial.

Menurutnya, selama ini warga sudah merasakan hidup susah, ditambah lagi dengan dampak pandemi covid-19. Warga eks kusta menilai pemerintah seakan tutup mata tidak memberikan perhatian kepada mereka.

"Hidup kami susah, nasib kami tidak jelas," ucapnya.

Terlebih, warga sekitar turut mengucilkan warga eks kusta di semua hal. Sehingga membuat mereka terpuruk, tidak berdaya saing dan menjalani hidup tak layak.

Warga eks kusta lainnya, Ustaz Henri Hasibuan menceritakan, bahwa Dinas Sosial sering terlambat menyalurkan makanan dan minuman. Tak hanya itu bantuan pangan pertanian pun demikian.

"Warga cari belanja dulu, baru beras datang, udah gitu bantuan yang datang tak jelas," ungkap Henri.

Selain itu, katanya, kesehatan warga binaan juga tak diperhatikan. Bahkan fasilitas BPJS juga tak didapatkan. 

"Intinya kami tak mendapat perhatian, ditelantarkan. Sehingga kami datang kemari meminta kejelasan. Ini tak adil, tak manusiawi," kata Henri lagi.