Breaking News:

Polemik Insentif Nakes RS Pirngadi

9 Bulan Insentif Nakes Covid-19 RS Pirngadi Tak Dibayar, Begini Kata Sekda Kota Medan

Sembilan bulan insentif nakes Covid-19 RS Pirngadi tak cair. Kata Sekda Medan, terjadi miskomunikasi antara BPKAD dengan Dinas Kesehatan

Arjuna / Tribun Medan
Sekda Kota Medan, Wiriya Al Rahman, memberi keterangan usai diperiksa soal insentif tenaga kesehatan (nakes) yang merawat pasien Covid-19 tidak dibayarkan selama 9 bulan, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut Jalan Sei Besitang, Medan, Jumat (19/2/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan pencairan insentif tenaga kesehatan Covid-19 di RS Pirngadi baru bisa dicairkan dengan mekanisme mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD).

"Pencairan anggaran melalui mekanisme, dana insentif tersebut belum masuk ke APBD 2021. Jadi mesti ada P-APBD, atau paling cepat mendahului P-APBD," ujar Wiriya saat ditemui usai pertemuan dengan Ombudsman Sumut, Jumat (19/2/2021).

Dikatakannya, terjadi miskomunikasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk pencairan insentif tahap kedua pada Oktober 2020.

Sementara pencairan insentif tahap ketiga, pada Desember 2020 disebabkan banyak libur akhir tahun dan tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam APBD.

"Pada 16 Oktober 2020, untuk pencairan tahap kedua itu sudah ada SPD-nya dari BPKAD, tapi inilah ada kesilapan kita, di mana Dinkes Medan melihatnya itu belum masuk ke sistem, sementara sebenarnya sudah masuk," jelasnya.

Wiriya tidak membeberkan secara pasti kapan penetapan P-APBD dan persiapa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar insentif tenaga kesehatan tersebut dapat dicairkan.

"Saya tidak bisa beritahu di sini kapan, kita pasti inginnya itu dilakukan secepatnya," kata dia.

Diketahui, keseluruhan dana insentif tenaga kesehatan yang sudah dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes sebesar Rp 15 miliar.

Insentif tahap pertama sebesar Rp 3,7 Miliar sudah dicairkan sementara sisanya Rp 11,5 Miliar masih ada di kas Pemerintah Kota Medan dan belum dibayarkan ke nakes.

"Kebutuhan berdasarkan verifikasi RS Pirngadi itu ada Rp 27 miliar, tapi yang dikirimkan oleh pusat itu hanya 15 miliar, jadi tidak terpenuhi semuanya," ujarnya.

(cr14/tribun-medan.com)

Penulis: Rechtin Hani Ritonga
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved