Breaking News:

Ombudsman RI Perwakilan Sumut Nilai Pelayanan Publik di Sumut Belum Masuk Kategori Baik

Hanya tujuh daerah mendapat predikat dengan kepatuhan tinggi atau berada dalam zona hijau.

Tribun-Medan.com/Rechtin Hani Ritonga
KEPALA Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatra Utara, Abyadi Siregar, mengatakan pelayanan publik di Sumut belum masuk kategori baik.

Abyadi menjelaskan, berdasarkan hasil survei terhadap 19 Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumut tentang kepatuhan pada standar pelayanan publik sejak 2015 sampai 2019, hanya tujuh daerah mendapat predikat dengan kepatuhan tinggi atau berada dalam zona hijau.

“Survei kami di tahun 2015-2019 ke 19 Pemda di Sumut ada 7 yang mendapat predikat zona hijau layanan publiknya, 8 zona kuning dan 6 zona merah," ujar Abyadi, Minggu (21/2/2021).

"Jumlah tersebut menunjukkan presentase nya masih kecil dari seluruh pemerintah daerah yang ada di Sumut. Masih belum bisa masuk kategori baik kalau untuk pelayanan publik di Sumut," tambahnya.

Sementara, kata dia, 12 Pemda lainnya berdasarkan hasil survei masih berada dalam kepatuhan sedang (zona kuning) dan kepatuhan rendah (zona merah).

"Selain tujuh daerah dengan predikat zona hijau, selebihnya masih berada di predikat sedang, bahkan rendah," tuturnya.

Tujuh pemda yang termasuk ke dalam zona hijau tersebut yakni Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumut, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

"Ke depan kita harus merubah ini, kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit. Jangan persulit masyarakat, mendapat pelayanan yang baik itu hak masyarakat. Bila kita persulit masyarakat maka kita sudah mengambil haknya,” ungkapnya.

Abyadi berharap adanya perbaikan kualitas pelayanan publik di Sumut. Menurut dia, belum semua pemda menerapkan standar layanan publik.

“Kondisi pelayanan publik di Sumatera Utara masih memperihatinkan. Negara hadir tapi justru menyusahkan rakyat. Pelayanan publik kita di daerah masih jauh dari yang diharapkan. Butuh mindset (pola pikir) yang diubah. Kita masih terjebak dalam hal-hal prosedural dan administratif. Yang diperlukan adalah layanan yang cepat, inovatif, dan berorientasi hasil,” pungkasnya.(cr14/tribun-medan.com)

Penulis: Rechtin Hani Ritonga
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved