TAG
Abyadi Siregar
-
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menuturkan bahwa terdapat sebanyak enam aduan resmi yang masuk berkaitan dengan PPDB SMA/SMK.
Rabu, 8 Juli 2020
-
Ombudsman Sumut merilis hasil investigasi terkait kerusuhan dan kebakaran di Rutan Kelas II B Kabanjahe kepada Kakanwil Kemenkumham Sumut, Senin
Senin, 17 Februari 2020
-
Plt Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si diwakili Asisten Umum Setda Kota Medan Renward Parapat menerima kunjungan Ombudsman
Kamis, 6 Februari 2020
-
Dari 13 kantor pertanahan yang disurvei Ombudman Sumut tidak ada satupun yang masuk zona hijau.
Rabu, 5 Februari 2020
-
Kemenkumham melakukan Apel Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 yang dihadiri oleh beberapa divisi di jajaran Kementrian Hukum dan HAM
Selasa, 21 Januari 2020
-
Tim Satreskrim Polrestabes Medan berhasil meringkus dua pelaku jambret yang beraksi mengambil ponsel milik Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut
Senin, 16 Desember 2019
-
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengalami nasib apes setelah telepon seluler miliknya dijambret, pada Rabu (11/12/2019).
Senin, 16 Desember 2019
-
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar akhirnya resmi membuat laporan atas penjambretan yang dia alami.
Jumat, 13 Desember 2019
-
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengalami nasib apes setelah telepon seluler miliknya di jambret
Kamis, 12 Desember 2019
-
Dari 13 pemkab/pemko hanya satu yang meraih zona hijau (kepatuhan tinggi/pelayanan baik).
Sabtu, 7 Desember 2019
-
Sebanyak enam pemda di Sumut meraih predikat zona merah dalam survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
Sabtu, 7 Desember 2019
-
Ombudsman RI Perwakilan Sumut dalam waktu dekat akan mengundang Sekda Pemkab Nias Barat untuk meminta klarifikasi.
Selasa, 12 November 2019
-
Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menggelar Pekan Pelayanan Publik di Open Stage Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (23/10/2019).
Rabu, 23 Oktober 2019
-
Hindari pelayanan yang menyusahkan masyarakat apalagi dengan praktik pungutan dan korupsi.
Jumat, 18 Oktober 2019
-
"Kami minta itu dihentikan segera. Itu (biaya pelaksanaan Latsar) jangan dibebankan sama CPNS," kata Abyadi.
Kamis, 3 Oktober 2019
-
Pembebasan ini menurut ombudsman karena status para tersangka yang masih harus berkuliah, dan masih mempunyai masa depan yang panjang.
Sabtu, 28 September 2019
-
Abyadi berpendapat hal ini bisa terus-terusan terjadi dan terdengar karena memang pengawasan dinas tidak tepat.
Rabu, 21 Agustus 2019
-
"Hari ini peringatan Hari Anak Nasional. Tapi, di Sumut masih banyak unit-unit pelayanan publik bagi anak yang sangat kurang memadai," kata Abyadi.
Selasa, 23 Juli 2019
-
Dinas Pendidikan setempat harus menjadikan ini pelajaran. Pelaksanaan PPDB jangan sampai meresahkan masyarakat.
Kamis, 4 Juli 2019
-
“Kami sudah mengingatkan kepada Dinas Pendidikan untuk membuka unit pelayanan pengaduan tersebut di tempat-tempat pendaftaran,” ujar Abyadi.
Kamis, 20 Juni 2019
© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
