Isu KLB Demokrat di Sumut, Hinca Panjaitan Langsung Tanya Kapolri, Sebut Moeldoko Aktor Intelektual

Hinca Panjaitan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat menegaskan, KLB tersebut ilegal. Ia menyebut KLB tersebut tidak ada izin.

Penulis: Arjuna Bakkara | Editor: Juang Naibaho
TRIBUN MEDAN/MAURITS
HINCA Panjaitan, saat mendatangi rumah pemenangan pasangan Akhyar-Salman, Senin (5/10/2020), turut angkat bicara terkait isu KLB Partai Demokrat. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kisruh di tubuh Partai Demokrat (PD) semakin meruncing. Isu Kudeta Agus Harimurti Yudoyono (AHY) yang berujung pemecatan sejumlah kader, mendapat perlawanan dari Jhoni Allec Marbun dkk.

Para kader yang dipecat santer disebut akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) yang terindikasi akan berlangsung di Hotel The Hills Sibolangit, Sumatera Utara.

Menyikapi hal ini, Hinca Panjaitan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat menegaskan, KLB tersebut ilegal. Apalagi, menurut Hinca, KLB tersebut tidak ada izin.

"Sudah saya cek langsung ke Kapolri barusan, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB," terang Hinca Panjaitan XIII dihubungi Tribun Medan, Kamis (4/3/2021) malam.

Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka kata Hinca Panjaitan, polisi harus membubarkannya demi hukum.

Jika tidak dibubarkan, sambung dia, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu.

Hinca memprotes keras dan semakin berkeyakinan Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat, justru menjadi aktor KLB tersebut.

Menurut Hinca Panjaitan, tidak tepat bila KLB itu masih disebut sebagai urusan internal Partai Demokrat

"Kalau alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, kita pastikan alasan ini tidak benar. Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," jelas Hinca Panjaitan.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan Istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," sambungnya.

Hinca Panjaitan juga menyinggung keterkaitan KLB yang sarat melanggar protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 ini.

Karenanya, penyelenggaraan KLB yang dianggapnya ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.

Hinca menambahkan lagi, Susilo Bambang Yudoyono dan Agus Harimurti Yudoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat dannsemua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved