Andi Mallarangeng Bocorkan Instruksi SBY, Singgung Kasus 1996 kala PDI Suryadi Menggusur Megawati

SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak tinggal diam setelah KLB Demokrat di Sibolangi yang dituding ilegal.

Editor: Salomo Tarigan
Kolase Tribunnews
FOto Kolase SBY dan Megawati 

TRIBUN-MEDAN.com- SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak tinggal diam setelah KLB Demokrat di Sibolangi yang dituding ilegal.

KLB di anggap mengkudeta posisi AHY sebagai Ketum Partai Demokrat dan mendudukkan Moeldoko sebagai pengganti.

Lantas apa instruksi SBY?  

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Kubu Moeldoko Cs telah digelar pada Jumat (5/3/2021) kemarin.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai telah memberikan arahan terhadap seluruh kader untuk melawan KLB ilegal tersebut.

INGAT Peristiwa Megawati Digulingkan dari Ketum PDI, Andi Mallarangeng Bilang Gaya Lama Jatuhkan AHY

"Yang jelas (arahan SBY) orang-orang ini walaupun mereka menggunakan pendekatan kekuasaan dan uang tapi kami akan solid dan kami akan melawan. Kami akan melawan yang begini-begini," kata Andi dalam diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).

Ia menuturkan gaya pengambilalihan kepemimpinan yang dilakukan Moeldoko Cs merupakan gaya-gaya lama.

Kasus ini tidak boleh kembali terulang di era demokrasi Indonesia yang telah modern.

"Terakhir itu tahun 1996. PDIP Suryadi menggusur Megawati karena dibackup kekuasaan. Sekarang ini bukan kader partai sedang aktif menjalankan kekuasaan di lingkaran presiden tiba tiba ingin mencaplok partai orang lain. Waduh ini sudah terlalu," ujar dia.

PENGALAMAN LANGKA Menteri era Soeharto Usia 90 Tahun Lebih Ikut Vaksinasi Covid, 2 Orang Lho

Atas dasar itu, Andi mengungkapkan pihaknya sejak awal telah terbuka kepada masyarakat terkait isu kudeta di partai berlambang mercy tersebut.

Dia bilang, negara tidak boleh kembali ke kekuasaan seperti zaman 1996 silam.

"Ini perihal lagu lama. Dan publik melihat semuanya. Masyarakat melihatnya. Karena kita buka ke publik sejak awal. Apa iya mau kita kembali lagi dengan model gaya kekuasaan macam seperti ini," jelas dia.

Akan Disahkan Kemenkumham?

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, meski KLB yang digelar itu disebut abal-abal dan inkonstitusional, namun ia meyakini bahwa kepengurusan KLB Moeldoko akan disahkan Kemenkumham.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved