PERMINTAAN AHY pada Jokowi Setelah KLB Demokrat yang Dinilainya Ilegal| Moeldoko Tanya 3 Hal
AHY meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB
"Saya tegaskan tak ada dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Saya, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah."
Pernyataan ini ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
Baca juga: DPC Demokrat Siantar Tolak KLB di Sibolangit, Tetap Akui AHY Sebagai Ketua Umum
"Terkait adanya kongres luar biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional, oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol dan berkomplot dengan kader eksternal," kata AHY.
AHY menyebut bahwa tidak ada pemilik hak suara sah yang hadir di KLB. "Kami punya data bahwa mayoritas pengurus daerah Demokrat ada di tempatnya masing-masing," kata AHY.
Ia menambahkan, banyak di antara peserta KLB yang hadir karena paksaan, ancaman, dan imblan.
"Ini sangat merusak demokrasi di Indonesia, bukan hanya Partai Demokrat,"ujarnya.
Moeldoko Tanyakan Tiga Hal
Dalam sambutannya, Moeldoko sempat menanyakan tiga hal kepada kader Demokrat yang hadir di KLB.
Pertama, ia memastikan bahwa KLB ini digelar sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
"Tolong saudara-saudara jawab beberapa pertanyaan saya untuk memastikan. Tolong dijawab secara serentak, KLB ini sesuai AD/ART atau tidak?" tanya Moeldoko.
Baca juga: INGIN GAGALKAN KONGRES, Massa AHY Malah Diserang Saat Habis Makan di SPBU, Satu Orang Terluka
Peserta KLB pun kompak menjawab, "Sesuai".
Kedua, Moeldoko bertanya keseriusan kader Partai Demokrat memilih dirinya sebagai ketua umum.
Para kader pun serempak berseru, "Serius.
Ketiga, Moeldoko menanyakan sejauh mana keseriusan kader Demokrat untuk bekerja dengan penuh integritas.
"Yang ketiga, sejauh mana keseriusan saudara untuk mau bekerja, menetapkan Merah Putih di atas kepentingan pribadi atau golongan?" tanya Moeldoko.