Terkendala Fasilitas dan Sistem Pembayaran, Hanya 30 Persen UMKM Masuk e-Commerce

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Produk asing di e-commerce menjadi perbincangan hangat setelah Presiden Jokowi sempat menggaungkan benci produk asing dan mengajak masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri.

Pernyataan tersebut turut ditanggapi Ketua Asosiasi UMKM Sumut, Ujiana Sianturi. Ia mengungkapkan bahwa banjirnya produk asing di e-commerce membuat produk-produk UMKM mati.

"Saya sangat setuju karena UMKM Sumut sangat terpukul juga dalam hal ini. Karena gampang masuknya melalui e-commerce produk impor sehingga UMKM ini mati dan tidak bisa terjual, akhirnya UMKM semakin terjepit," ungkap Ujiana, Minggu (7/3/2021).

Ternyata, berdasarkan informasi dari Ujiana, hanya 30 persen atau 660 ribu UMKM dari 2,2 juta UMKM di Sumut yang kini melakukan penjualan digitalisasi lewat e-commerce terutama produk kuliner dan fashion.

Baca juga: KABAR GEMBIRA BLT UMKM Mulai Cair Bulan Maret Ini, Cara dan Syarat Pencairan BLT UMKM Rp 2,4 Juta

"Kita masih sekitar 30 persen dari 2,2 juta UMKM di Sumut. Kita harus memenuhi standar untuk masuk ke digital marketplace. Jadi masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa masuk produknya ke digital marketplace," ujarnya.

Ujiana mengatakan, sulitnya pelaku UMKM masuk ke e-commerce lantaran terkendala fasilitas digital dan kuota paket internet.

"Para UMKM masih terbatas fasilitas Android karena kalau masuk ke marketplace harus ada android yang mendukung, kuota juga. Sementara UMKM untuk makan saja sudah susah. Memang sebagian ada itu sekitar 0,2 persen UMKM selama Covid-19 meningkat. Tapi secara global, UMKM terjepit," tuturnya.

Ada pun dari 2,2 juta UMKM di Sumut, diantaranya 35 persen kuliner, 20 persen kerajinan, 2 persen teknologi, 2 persen kosmetik, 3 persen otomotif, 18 persen cenderamata, dan 30 persen Agribisnis.

Ujiana membeberkan bahwa Agribisnis merupakan jenis UMKM yang paling sulit untuk masuk ke e-commerce lantaran keterbatasan dalam bidang teknologi.

Terlebih, ia mengatakan, gaungan pembayaran nontunai masih sulit dilakukan mayoritas UMKM, dengan data penyerapan hanya sekitar 0,2 persen.

"Agribisnis ini paling susah masuk digital karena para petani di samping juga mereka nggak punya fasilitas Android. Memang sangat susah, apalagi pemerintah buat hal yang baru untuk UMKM yang UMKM sendiri masih buta yaitu pembayaran nontunai. Karena mereka itu butuh uang tunai. Jadi yang bisa memakai itu hanya UMKM tertentu yang sudah memiliki fasilitas. Ini serba diambang kebingungan jadi bisa dibilang semakin terpuruk," kata Ujiana.

Produk UMKM sulit bersaing dengan produk asing terlebih dapat dijual secara bebas melalui e-commerce dengan harga yang jauh di bawah harga pasar pada umumnya.

Terkait hal ini, Ujiana tidak lantas menolak secara total produk asing di Indonesia melalui e-commerce. Namun, ia meminta kepada pemerintah agar persentase masuknya barang ke Indonesia dibatasi.

"Boleh barang impor masuk tapi dikasih persentase lah, jangan 100 persen bisa masuk. Coba dilihat dulu, kalau masih sesuai standar dan kualitas, pakailah produk UMKM yang ada di daerah, tidak usah pakai produk asing karena ini kan pandemi jadi mau bagaimana hidup kalau juga beli dari luar negeri.

Sekalipun lebih murah produk luar negeri dan lebih mahal sedikit produk UMKM, hitung-hitung untuk bantu produk UMKM, kita lihat pandangan manusiawi saja bagaimana UMKM bisa hidup," ucap Ujiana.