Viral Video Gatot Nurmantyo Mengaku Pernah Ditawari untuk Rebut Ketua Umum Partai Demokrat dari AHY

Sekretariat Nasional (Seknas) Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Presiden Jokowi jangan dilibatkan atau ditarik-tarik dalam urusan internal Partai Demokrat (PD).

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengklaim soal dirinya yang pernah ditawari untuk naik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal itu Gatot katakan sebelum KSP Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI, terpilih sebagai Ketum PD versi Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Sumatera Utara.

"Saya bilang siapa sih yang enggak mau partai besar, pengangkut Presiden segala macam. Ada juga yang datang ke saya. Saya bilang menarik juga," kata Gatot dalam kanal Youtube Bang Arief, Minggu (7/3/2021).

Gatot pun bertanya kepada orang yang menawarkan jabatan tersebut bagaimana mekanisme untuk naik sebagai Ketum PD.

• BERITA DEMOKRAT HARI INI Andi Mallarangeng Singgung Mega Digusur PDI Soerjadi, AHY Dijatuhkan di KLB

"Nanti dibikin KLB. Terus (saya tanya) KLB bagaimana? Nanti kita ganti AHY dulu. Setelah mosi tidak percaya, AHY turun, lalu kita pemilihan, Bapak pasti deh (terpilih," kata Gatot menirukan percakapan soal Ketum PD tersebut.

Gatot, yang aktif sebagai perwira tinggi TNI hingga menjabat Panglima di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi, mempertanyakan harus dia harus membalas jasa SBY dengan cara seperti itu.

"Saya membalasnya dengan mencongkel anaknya. Lalu nilai atau value apa yang saya berikan kepada anak saya? Itu dia anak enggak beradab tuh, sudah dijadikan KASAD, anaknya jabat malah digantiin, dia habisin yang lebih besar lagi," pungkas Gatot.

Tonton videonya:

Diketahui, Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) partai yang digelar di Deli Serdang Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).

Moeldoko tidak ada di lokasi KLB saat penetapan ketua umum tersebut berlangsung.

Mantan Panglima TNI itu menerima penetapan melalui sambungan telepon yang didengar oleh peserta KLB.

• SIARAN LANGSUNG Liga Inggris Manchester City vs Manchester United, Prediksi Pertandingan Malam Ini

Sebelum menerima penetapan Moeldoko terlebih dahulu melontarkan tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang harus dijawab serentak.

Pertama Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai.

Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata 'sesuai' oleh peserta KLB.

kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketum.

Para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata 'serius' secara serempak.

Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan. Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB.

Baca juga: KRONOLOGI Insiden Lion Air Batal Terbang ke Soekarno Hatta,Pilot Putar Balik ke Bandara Sultan Thaha

"Oke, baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. untuk itu saya terima menjadi ketum Demokrat," pungkasnya.

Sebelumnya sejumlah kader Demokrat menggelar kongres luar biasa alias KLB di Hotel Hill, Deli Serdang, Sumut, Jumat, (5/3/2021).

KLB tersebut  menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai.

Moeldoko terpilih secara aklamasi.

Urusan Pribadi, Jangan Libatkan Jokowi

Sekretariat Nasional (Seknas) Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Presiden Jokowi jangan dilibatkan atau ditarik-tarik dalam urusan internal Partai Demokrat (PD).

Bagaimanapun, konflik internal PD saat ini tidak ada irisan langsung dengan presiden.

Presiden Jokowi harus tetap netral sebagai komitmennya untuk menjaga prinsip demokrasi dalam bernegara dan berbangsa.

• KLASEMEN LIGA ITALIA Setelah Juventus Menang 3-1, Ancaman bagi AC Milan| Perburuan Scudetto Memanas

• DIABETES - Apakah Penderita Diabetes Boleh Makan Nasi Putih? Berikut Jawaban Dokter

"Konflik internal PD ya musti di selesaikan dengan  aturan dan mekanisme PD sendiri. Masak konflik internal bukannya diselesaikan,  malah elite PD sibuk framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam urusan konflik PD," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Seknas Jokowi, Dedy Mawardi melalui keterangannya, Minggu (7/3/2021).

Sebagai aset bangsa, Seknas Jokowi mengaku prihatin dengan keadaan di internal PD saat ini.

Karena itu, Seknas Jokowi menurut Dedy mendorong penyelesaian konflik internal tersebut sesuai aturan yang ada, atau sesuai dengan AD/ART PD. 

Siapapun di internal PD tidak boleh menyeret Presiden Jokowi, karena memang konflik tersebut sama sekali tidak melibatkan Presiden Jokowi.

"Berhentilah mem-framing Presiden Jokowi dalam konflik Partai Demokrat. Lebih bijak mencari cara menyelesaikan konflik sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat," ujarnya.

Terkait Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam KLB, Dedy mengatakan, terpilihnya Moeldoko adalah urusan pribadi, tidak ada kaitannya dengan posisi Moeldoko sebagai Kepala KSP.

• KRONOLOGI Insiden Lion Air Batal Terbang ke Soekarno Hatta,Pilot Putar Balik ke Bandara Sultan Thaha

"Etisnya memang Pak Moeldoko bisa segera mengundurkan diri sebagai Kepala KSP karena sudah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat," ucapnya.

Lebih lanjut, Dedy menyarankan Presiden Jokowi tidak perlu bersikap atas konflik internal PD ini.

Menurutnya, kalau sampai bersikap, rakyat malah bisa menilai Presiden Jokowi mencampuri urusan internal PD.

"Ya, kalau Presiden Jokowi diam, sudah benarlah sikapnya. Berdiam atau tak bersikap itu juga konstitusional," pungkasnya.

 Kalau Jokowi Bilang ke Moeldoko 

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, tindakan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang mengkudeta Partai Demokrat telah menjadi sorotan publik.

Ujang bahkan berpandangan, Moeldoko seharusnya dipecat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

• DEMOKRAT HARI INI - Dualisme Partai Demokrat, Pakar Sentil Istana| Bagi-bagi Uang di Sibolangit

Namun, Ujang pun pesimis jika Presiden Jokowi akan memecat Moeldoko dari jabatannya.

"Harusnya dipecat. Tapi tak mungkin dipecat. Karena sudah tahu sama tahu," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: PENGALAMAN LANGKA Menteri era Soeharto Usia 90 Tahun Lebih Ikut Vaksinasi Covid, 2 Orang Lho

Ujang bahkan menilai, pembiaran yang dilakukan Presiden Jokowi atas terjadinya KLB Partai Demokrat oleh Moeldoko sudah terlihat bahwa diberi angin tuk bermanuver kencang.

"Kalau Jokowi bilang ke Moeldoko, you diam. Maka Meldoko tak akan berani kudeta PD," jelas Ujang.

Baca juga: BABAK BARU Demokrat, Andi Mallarangeng Sasar Menteri Yassona Laoly, Tolak Pendaftaran Moeldoko dkk

Ujang juga mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat merusak akal sehat.

Ia juga menyebut, bahwa KLB itu merupakan tragedi di tengah pandemi Covid-19.

"Merusak akal sehat dan menghalalkan segala cara untuk dapat kuasa," ucap Ujang.

• KLASEMEN LIGA INGGRIS Leicester Menang 2-1, Man United Tergeser ke Posisi 3, Top Skor Muhamad Salah

(Tribunnews.com/Chaerul Umam/Reza Deni)

Tautan Artikel:Sebelum Moeldoko, Gatot Nurmantyo Juga Mengaku Pernah Ditawari Jadi Ketum Demokrat Versi KLB