Breaking News:

Besok, Eks Kadis Kebersihan dan Pertamanan Karo Akan Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi

Mantan Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo, Candra Tarigan, akan menjalani sidang tuntutan kasus korupsi pembuatan TPA sampah

TRIBUN MEDAN/GITA
Terdakwa Candra Tarigan yang berada di Rutan Kabanjahe menjalani persidangan lewat video conference di Pengadilan Tipikor Medan, beberpaa waktu lalu. Candra Tarigan akan menjalani sidang tuntutan pada Selasa (9/3/2021) besok. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo, Candra Tarigan, akan menjalani sidang tuntutan kasus korupsi pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akbar Pramadhana mengatakan, rencananya sidang tuntutan akan digelar besok, Selasa (9/3/2021).

Dikatakan JPU, terdakwa yang telah berusia 60 tahun ini sedianya dituntut pada Senin (8/3/2021). Namun, ditunda karena alasan teknis.

"Sidang tuntutan hari ini ditunda. Kemungkinan akan dilanjutkan besok (Selasa) pagi karena masa tahanan terdakwa sudah mau habis," ujar JPU Akbar kepada tribunmedan.com, Senin (8/3/2021).

JPU dari Kejari Karo ini mengakui, bahwa terdakwa Candra telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 100 juta. Namun, pada sidang perkara atas nama terdakwa Risdianto, nama Candra Tarigan disebut.

"Karena itu makanya ditunda. Kita hitung kembali berapa selisih kerugian negara dari yang sudah dikembalikan dengan fakta persidangan," kata Akbar.

Dalam dakwaan JPU Akbar Pramadhana, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo mendapat program kegiatan studi kelayakan untuk TPA Sampah dengan nilai Rp 250 juta yang bersumber dari P-APBD Karo Tahun Anggaran (TA) 2015.

Studi kelayakan dilaksanakan di Kecamatan Merek, Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Dolat Rakyat.

"Lalu, Sueka membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan nenetapkan setiap kecamatan mendapat Rp 50 juta. Namun, terjadi penawaran sehingga disepakati anggaran Rp 49 juta/kecamatan," ucap JPU.

Selain itu, Sueka melakukan pengadaan langsung dan menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja untuk lima perusahaan pelaksana pekerjaan. Pada 27 Oktober 2015, Risdianto mengajukan penawaran 5 perusahaan untuk pekerjaan penyusunan program pekerjaan tersebut.

Kelimanya yakni CV Kreasi Persada, CV Kreatif Cipta Pratama, CV Sportif Citra Mandiri, CV Permata Phytagoras dan PT Ligresa Lau. "Ternyata, kelima perusahaan itu hanya akal-akalan Risdianto. Pasalnya, Risdianto memanipulasi, memalsukan tanda tangan dan stempel lima perusahaan guna mendapatkan pekerjaan tersebut," cetus Akbar.

Hasilnya, pekerjaan studi kelayakan untuk TPA Sampah yang dikerjakan Risdianto tidak dapat digunakan. Sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 227.176.000.

(cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved