Breaking News:

Korupsi Pengadaan TPA di Karo, Mantan Kadis DKP Dituntut 3 Tahun Penjara

Dinilai terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan Lahan TPA di Kabupaten Karo, Candra Tarigan dituntut 3 tahun penjara.

TRIBUN MEDAN/GITA
Jaksa Penuntut Umum saat membacakan tuntutan kasus korupsi lahan TPA Sampah, dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Karo, Chandra Tarigan, di PNengadilan Tipikor Medan, Selasa (9/3/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dinilai terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Karo, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Karo, Candra Tarigan dituntut 3 tahun penjara.

Tidak hanya itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akbar Pramadhana, juga menuntut terdakwa dengan denda sebesar Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Meminta supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, subsider 6 bulan kurungan terhadap terdakwa Candra Tarigan," tuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan majelis hakim diketuai Jarihat Simarmata, Selasa (9/3/2021).

Dalam amar tuntutannya, JPU tidak membebankan terdakwa membayar Uang Pengganti (UP), sebab terdakwa Candra kata Jaksa telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 100 juta.

Usai mendengar tuntutan, majelis hakim memberi kesempatan terdakwa dan kuasa hukumnya menyampaikan pembelaan selambat-lambatnya hingga dua pekan ke depan.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU menuturkan perkara tersebut, berawal pada 2015 saat saksi Kuning Br Brahmana dan Saksi Elly Sevtini Br Ginting mendapatkan kabar bahwa Pemkab Karo memerlukan sebidang tanah untuk dijadikan TPA Sampah.

Selanjutnya mereka mendatangi terdakwa yang merupakan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo dengan tujuan untuk memastikan informasi mengenai pemerintah daerah Kabupaten Karo, yang memerlukan sebidang tanah untuk dijadikan TPA sampah.

"Selanjutnya oleh Terdakwa dijelaskan syarat-syarat lahan yang dibutuhkan di antaranya lokasi yang berbukit, tidak ada sumber mata air, luas tanah yang dibutuhkan 5 hektar dan lainnya," kata JPU.

Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Elly Sevtini Br Ginting menemui saksi Peristiwa Sembiring dan menanyakan apakah lahan tanah yang pernah ditawarkan kepadanya, milik saksi Teridah Ginting seharga Rp 120 juta yang terletak di Desa Dokan Kec. Merek seluas sekitar ±7 hektar.

"Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Bupati Karo Nomor : 130/302/Pemum/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala Kecil, dalam Pasal 3, yang berbunyi Instansi yang memerlukan tanah membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah," kata JPU.

Bahwa perbuatan Terdakwa, kata JPU, telah memperkaya Saksi Ingan Sinik Ginting sebesar Rp 1.437.454.479, dan pihak KJPP Doli Siregar dan Rekan sebesar Rp 43.654.546, dan Terdakwa sendiri sebesar Rp 100 juta.

"Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.437.454.479, untuk kegiatan pembelian tanah, dan Rp 43.654.546, untuk kegiatan jasa Konsultan KJPP, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 April 2020.

(cr21/tribun-medan.com)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved