Kubu AHY Sebut Begal dan Rampok Setelah Moeldoko Ingin Tertibkan Internal Demokrat

TRIBUN-MEDANA.com,Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko resmi terpilih sebagai Ketua Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deliserdang belum lama ini.

Setelah mantap dan yakin menjadi Ketua Partai Demokrat, kbu Moeldoko melontarkan statemen akan menertibkan internal partai.

Terkait komentar itu, kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara.  

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra sempat menyebut begal dan perampok kubu Moeldoko Cs. 

Baca juga: Annisa Pohan Terkenang saat Dilamar AHY, Dilamar Diusia 23 Tahun, Muda dan Sama-sama Mapan

Menurut Herzaky, justru kubu Moeldoko yang tidak tertib dan telah melanggar aturan.

Terlebih mengenai penyelenggaraan KLB yang dianggap tidak memenuhi aturan.

Herzaky pun mengaku heran dan menggambarkan kubu Moeldoko seperti rampok yang mengaku ingin menertibkan tuan rumah.

"Apa yang dilakukan para begal politik yang tergabung dalam gerombolan Moeldoko, gagal penuhi syarat-syarat untuk buat KLB yang sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum."

"Karena itu, kami pun mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada para begal politik pelaksana KLB ilegal ini."

"Jadi, mereka yang jelas-jelas tidak tertib dan melanggar aturan, terus mau menertibkan kami?"

"Publik juga tahu, mana ada ceritanya rampok malah mau menertibkan yang punya rumah," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Rocky Gerung Singgung Nama Habib Rizieq, Moeldoko hingga Mahfud MD Soal Bom Gereja Katedral

Di sisi lain, Herzaky juga ikut menanggapi ucapan Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad yang menyebut pernyataan AHY tak berpengaruh karena telah demisioner.

Herzaky menegaskan, Moeldoko adalah ketua umum abal-abal.

Untuk itu, Herzaky heran dengan pernyataan mereka yang ingin mendemisionerkan keputusan AHY.

"Mana bisa Ketum abal-abal, bersama pengurus abal-abal, hasil KLB ilegal dan melanggar hukum, bisa membuat keputusan yang sah?"