Kenaikan Harga BBM Jelang Ramadhan Picu Gejolak di Sumut, Mahasiswa Mulai Bergerak Turun ke Jalan

Laporan Wartawan Tribun-Medan/Goklas Wisely

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kenaikan harga BBM di Sumatera Utara (Sumut) mulai menimbulkan gejolak di masyarakat.

Bagaimana tidak, harga BBM naik secara mendadak per 1 April 2021. Apalagi, sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan.

Keluhan-keluhan masyarakat sudah disampaikan oleh masyarakat. Mulai dari kaum buruh, driver ojol, pedagang, dan lainnya.

Kini, kaum mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan.

BACA: Harga BBM di Sumut Naik Mendadak

Massa aksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut gelar aksi menolak kenaikan harga BBM di Jalan Pangeran Diponegoro, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (6/4/2021).

Terlihat pemuda yang dominan mengenakan baju putih berlogo KAMMI dengan mengangkat spanduk yang berisi tuntutan pengunjuk rasa.

Antara lain, "BBM Naik Rakyat Tercekik", "Tolak Kenaikan BBM", "Kantor Pertamina Disegel Rakyat."

Aksi dimulai sekitar pukul 11.17 WIB. Tampak juga tiga mahasiswi yang mengangkat bendera KAMMI.

"Kami inginkan harga BBM turun. Kita kemari untuk menghormati semua pihak. Tetapi pemerintah tidak menghormati kita," kata orator Akhir Rangkuti saat melakukan aksi.

Dia menjelaskan sampai saat ini mahasiswa telah banyak diam.

Namun, realitas masyarakat yang miskin membuat pihaknya kembali bergerak untuk demonstrasi.

Ia pun menegaskan seharusnya kekayaan alam di bumi diperuntukkan oleh rakyat.

Tetapi kenyataannya tidak demikian. Hal itu ditandai dengan naiknya harga BBM di Sumut.

"Hari ini kita pantang pulang sebelum BBM turun. Kita ingin tuntutan kita dikabulkan oleh pemerintah. Kami harap Gubernur Sumut dapat merespon aksi ini dengan itikad baik," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Fahrul Rozi Panjaitan selaku Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Sumut tujuan aksi ini mendesak pemerintah dan Pertamina untuk menurunkan m harga BBM segera.

"Nanti, sewaktu di DPRD Sumut pengunjuk rasa akan meminta kepada dewan agar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Pertamina Sumbagut dengan melibatkan masyarakat," sebutnya.

"Kebijakan ini harus dicabut. Karena kita melihat pemrov dan Pertamina lempar - lemparan tanggungjawab. Makanya kita minta mereka harus duduk dan menyesuaikan pandangan. Jangan karena lempar tanggungjawab yang korban masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Komentar Ketua DPRD Sumut Setelah Tahu Kantornya Bakal Dikepung Terkait Kenaikan BBM, Dukung Aktivis

Baca juga: Harga BBM Naik Jelang Bulan Ramadhan, Curhat Driver Ojol: Lengkap Kali Penderitaan Rakyat Kecil Ini

Menurut dia, kenaikan BBM ini ada kaitan dengan Pergub nomor 1 tahun 2021 oleh gubernur Sumut tentang kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak rokok. Peraturan ini yang menjadi dasar Pertamina untuk menaikkan harga BBM.

"Artinya, sebenarnya kita mendukung kalau untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun jangan dikorbankan masyarakatnya. Kalau toh yang menjadi alasan mereka yang dinaikkan itu BBM Non Subsidi, tapi nyatanya di galon - galon Pertamina BBM subsidi yang premium kan sudah langka," sebutnya.

Demikian, sambungnya, masyarakat secara tidak langsung dipaksa untuk menggunakan pertalite untuk kebutuhan sehari-hari.

Saat ini itulah yang dinaikkan harganya. Jelas ini sangat merugikan masyarakat.

Dia menganggap alasan tersebut hanyalah pembenaran dan sangat disayangkan. Karena seakan - akan pihak Pertamina menyediakan premium dengan skala besar, padahal sudah langka.

"Massa paling banyak seratus karena kita juga harus menaati protokol kesehatan," ucapnya.

(cr8/tribun-medan.com)