Isu Muktamar PKB di Sumut

Cak Imin Digoyang, DPC PKB Medan: "Ngapain Ikut yang Abal-abal"

DPC PKB Medan mengaku tetap mendukung kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin

Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/HO
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Daerah (Muswil) DPW PKB Sumut yang berlangsung di Hotel Miyana Medan, Sabtu (16/1/2021). Ahmad Iman terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sumatera Utara periode 2021-2026. 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN--DPC PKB Medan menyatakan sami'na wa atho'na dengan hasil Muktamar Bali pada tahun 2019 lalu, dan akan mendukung penuh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum DPP PKB.

Ketua DPC PKB Medan, Hamdan Simbolon mengatakan, pihaknya pun komit dengan seluruh keputusan yang diambil oleh cak Imin selaku ketua umum partai.

"Kami sami'na wa atho'na. Kita ngapain ikut yang abal-abal. Hasil Muktamar Bali adalah mandat partai resmi dan sah," kata Hamdan, melalui sambungan telepon, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Isu Muktamar Luar Biasa Makin Kencang, Ketua PKB Sergai Sebut 1.000 Persen Solid ke Cak Imin

Ia pun meminta kepada DPP PKB untuk tegas terhadap setiap kader dan pengurus yang coba memecah belah partai.

"Kita tetap dukung Cak Imin untuk menindak kader yang berkhianat," tegasnya.

Menurut Hamdan, selama memimpin PKB, sudah banyak keberhasilan yang diraih Cak Imin.

Mulai dari perolehan kursi di parlemen, hingga bisa menempatkan kader duduk di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: PKB Angkat Bicara Ketua Partai Jadi DPO Narkotika Polda Sumut

"Cak Imin kami dukung, karena betul-betul bekerja untuk partai," ucapnya.

Sebelumnya, ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di sejumlah wilayah Indonesia, disebut menyuarakan Muktamar Luar Biasa untuk mengkudeta Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari kursi Ketua Umum.

Isu tersebut muncul, lantaran beberapa Ketua DPC PKB di beberapa wilayah merasa dizalimi usai dicopot oleh Cak Imin.

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto, Andi Mappanturu, termasuk salah satu yang dicopot.

Baca juga: Begini Syarat dan Cara Mengurus STNK dan BPKB yang Rusak atau Hilang karena Banjir

Padahal menurutnya, ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Bila sesuai AD/ART, Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC.

Realitasnya, kata Andi, Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.(ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved