Tiga Tuntutan Jurnalis Terhadap Tindakan Arogansi Pengamanan Bobby Nasution

Tiga Tuntutan Jurnalis Terhadap Tindakan Arogansi Pengamanan Bobby Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pasca pelarangan bawahan Walikota Medan Bobby Nasution mulai dari Paspampres, Satpol PP dan Polisi terhadap wartawan di Pemko Medan.

Pelarangan tersebut terjadi dua hari sebelumnya terhadap seorang jurnalis wanita Hani Rechtin Ritonga dan Muhammad Ilham Pradila. Juru warta kota Medan protes Jilid II di Kantor Walikota Medan, Jumat (16/4/2021).

"Aksi ini berlanjut karena ada orang yang mengaku dekat dengan Walikota, orang yang berada di ring 1 Walikota menyampaikan kata-kata provokatif, nada-nada provokatif terhadap wartawan Medan," ujar Jurnalis Kota Medan Array Anarcho.

Adapun tiga permintaan aksi yang disampaikan kepada Walikota Medan agar menemui dan meminta Walikota Medan untuk meminta maaf. Kedua, membuang orang-orang yang melontarkan nada-nada provokatif dan ketiga agar Walikota memberikan pemahaman apabila jurnalis adalah teman, memperlakukan seperti teman.

Array menyampaikan apabila diketahui terdapat orang yang mengaku dan mengatasnamakan untuk mencoba mendamaikan aksi ini,
"Saya pastikan orang-orang itu adalah baj*ngan."

Sebelumnya diberitakan, sejumlah rekan wartawan diusir saat ingin mewawancarai Wali Kota Medan Bobby Nasution. Kejadian ini terjadi di kawasan Balai Kota Medan pada Rabu (14/4/2021) sore.

Diketahui sebelumnya, wartawan yang hendak melakukan peliputan dan wawancara. Namun belum bertemu, mereka diusir paksa petugas Satpol PP, Polisi hingga Paspampres.

Awak media hendak mewawancarai Bobby Nasution terkait masalah pegawai tata usaha di satu sekolah negeri yang mengaku belum mendapatkan tunjangan penghasilan.

Karena Bobby Nasution berada di kantornya, awak media menunggu di depan pintu masuk Pemko Medan. Saat itu datang sejumlah Satpol PP berpakaian lengkap. Mereka menanyakan keperluan awak media menunggu Bobby Nasution.

Awalnya, awak media menjelaskan ingin wawancara. Waktu wawancara pun hanya beberapa menit saja. Sebab, setiap berita yang akan naik di media, tentu harus dilengkapi dengan konfirmasi.

"Di luar aja. Jangan di sini," kata Satpol PP bertubuh tegap, Rabu (14/4/2021) sore.

Lantaran diusir, awak media menjelaskan bahwa kedatangan cuma untuk sekadar wawancara saja.

"Kami disuruh Paspampres. Gak etis di sini. Di luar aja," kata Satpol PP itu.

Namun awak media menjelaskan, bahwa menghalang-halangi tugas pers ada hukum pidananya. Sebab, jurnalis bekerja dilindungi undang-undang. Mendengar penjelasan itu, Satpol PP tadi pergi. Tak lama berselang, datang petugas kepolisian.

Polisi yang memegang handy talky itu juga mengusir awak media. Alasannya tidak ada seorang pun yang boleh menunggu Wali Kota Medan di depan pintu masuk. Karena tak ingin ribut, awak media kembali menjelaskan bahwa kehadiran di Balai Kota cuma sekadar ingin wawancara.

"Kan udah dibilang Satpol PP tadi," kata polisi tersebut.

Tak lama berselang, datang pria berkemeja safari yang katanya petugas Paspampres. Lelaki itu juga mengusir awak media. Dia juga memaksa awak media mematikan handphone. Tidak boleh satu pun orang yang merekam-rekam di areal Balai Kota.

"Dimatiin dulu lah (handphonenya), dimatiin. Biar sama-sama enak. Saya pun orang intelijen," sergah laki-laki berbaju safari tersebut.

Lantaran tak ingin memperpanjang keributan, awak media kemudian meninggalkan lokasi. Terkait masalah gaji, bukan cuma pegawai TU di sekolah negeri saja yang kabarnya belum dapat.

Honorer di BPPRD Kota Medan juga dikabarkan sudah tiga bulan tidak gajian. Sejumlah honorer sempat mengeluhkan masalah ini. Namun belum ada jawaban dari Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

(cr9/Tribun-Medan.com)