Gubernur Edy Minta Dibantu Untuk Kelola Infrastruktur di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait Kriteria Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Konektivitas Infrastruktur Kemantapan Jalan Provinsi Sumut. 

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Jumat (16/4/2021).

Gubernur Edy menyebutkan, dengan kerja sama ini, maka pengelolaan infrastruktur yang dilakukan Pemprov Sumut akan semakin baik.

Terutama pengelolaan jalan provinsi sepanjang 3 ribu kilometer yang ada di Sumut.

"Saya hanya mau jalan itu beres, ini prioritas kita, kalau ini selesai, kemakmuran rakyat akan terwujud," kata Edy, Sabtu (17/4/2021).

Lanjut Edy, melalui kerja sama yang telah terbangun tersebut, maka BPK RI bisa terus bersinergi dalam mengawal tata kelola keuangan dan kinerja Pemprov Sumut.

"Tolong bantu saya, ini untuk kita semua, untuk masyarakat Sumut," ucapnya.

Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dengan jalinan kerja sama ini, maka ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas konektivitas pengelolaan infrastruktur.

Di antaranya, dalam perencanaan, bisa dilihat dari pengaturan, menggunakan peraturan yang tepat, dan bagaimana pembangunan SDM serta2 lainnya.

"Intinya kami BPK justru mendorong bagaimana pembangunan infrastruktur Sumut semakin baik dan terpola," ujar Eydu.

Disampaikannya juga, dalam penyusunan pedoman tersebut, proses pembahasan dilakukan secara ketat. Bahkan pihaknya juga telah mendapat banyak masukan dari akademisi Sumut dan ahli terkait lainnnya.

"Kami juga melihat referensi dari daerah lain bahkan internasional," ungkapnya.

(ind/tribun-medan.com)