Breaking News:

Ketua Notaris Siantar Tolak Kenaikkan NJOP hingga 1.000 Persen di Pematangsiantar

Nilainya akan mengalami perubahan yang signifikan. Kenaikan bervariasi dari 100 persen hingga 1.000 persen

Tribun Medan / Alija Magribi
Jalan Sutomo, Kota Pematangsiantar 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Pematangsiantar, Henry Sinaga buka suara terkait program Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai 1.000 persen sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwa) No. 4 tahun 2021. 

Henry melontarkan beragam pertanyaan mengenai alasan Pemko Siantar menaikan NJOP secara drastis di tengah Pandemi Covid-19. Alasannya, program ini bakal berdampak besar pada masyarakat Kota Pematangsiantar yang akan dikenakan NJOP 1.000 persen.

Henry menyarankan Pemko Siantar memedomani Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Saran dan pertanyaan itupun ia layangkan ke Wali Kota Hefriansyah.

“Kita meminta kepada Wali Kota Pematangsiantar, untuk meninjau dan membatalkan atau paling tidak menunda Perwa Nomor 04 ahun 2021 itu,” katanya menyikapi Perwa yang terbit pada 7 April 2021.

Henry menjelaskan, bahwa dalam Permenkeu Nomor 208/PMK.07/2018 ada diatur tentang Konsep Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan NJOP harus memuat klasifikasi dan besarnya NJOP Tanah yang disusun perdesa/kelurahan, dilengkapi dengan fotokopi peta ZNT serta Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang disusun per jenis penggunaan bangunan.

Klasifikasi ini, lanjut dia, harus memuat besarnya NJOP tanah dan bangunan sebagai hasil kegiatan penilaian individual, juga harus memuat daftar objek pajak hasil penilaian individual beserta nilainya yang disusun per objek pajak dan per desa/kelurahan.

“Patut diduga, Perwa tersebut terbit tidak memedomani Permenkeu tersebut, sehingga terjadi lonjakan atau kenaikan yang cukup signifikan terhadap besarnya NJOP dalam SPPT PBB tahun 2021, kenaikannya 1.000 persen tentu tidak ideal,” ujar Henry Sinaga, Rabu (28/4/2021).

Akibatnya, sambung Henry Sinaga, niat Pemko Siantar ini menimbulkan keluhan dan keberatan di tengah-tengah masyarakat, terkhusus dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Henry juga mengungkap, dia sempat diundang dua kali dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait uji kenaikan NJOP tersebut.

“Saya pada tanggal 18 Februari dan 23 Februari 2021 yang lalu, diundang Pemko Pematangsiantar untuk mengikuti rapat dengar pendapat terkait uji kenaikan NJOP tersebut. Nah di dalam rapat itu saya minta pemko untuk menunjukkan alas hak dan ketentuan hukum atas kenaikan tersebut,” ujarnya diwawancarai.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved