Breaking News:

Polisi Dituding Intimidasi Buruh yang Berunjuk Rasa di May Day

Tetapi ketika aksi belum dimulai pihak kepolisian menurutnya melakukan intimidasi kepada perangkat aksi. 

Goklas / Tribun Medan
Martin selaku pengunjuk rasa yang tergabung dalam Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR Sumut) orasi terkait memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Bundaran SIB, Sabtu (1/5/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com - Massa yang tergabung dalam Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR Sumut) sempat terlibat cekcok dengan aparat kepolisian ketika hendak memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (1/5/2021).

Martin selaku pengunjuk rasa menceritakan awalnya AKBAR Sumut ingin melakukan aksi di Tugu Nol sekitar Lapangan Merdeka. Tetapi ketika aksi belum dimulai pihak kepolisian menurutnya melakukan intimidasi kepada perangkat aksi. 

"Kami disuruh pula untuk tidak melakukan aksi peringatan Hari Buruh Se - Dunia. Terakhir kami pindah ke Tugu SIB dan pihak kepolisian mengikuti dan menghalangi aksi kita dengan mobil water canon. Tetapi kita tetap bersih keras tetap melajukan aksi peringatan buruh ini," kata Martin kepada Tribun Medan saat diwawancara di Kantor LBH Medan. 

Dia menjelaskan pengunjuk rasa melakukan orasi politik untuk mengkritik pemerintah terkait dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. 

Menurutnya kebijakan itu membuat para buruh telah merasakan dampaknya setelah beberapa peraturan pelaksana itu telah diundangkan oleh pemerintah. 

Martin mengungkapkan telah banyak dilakukan perampasan tanah dan praktik deforestasi yang dikonversi menjadi perkebunan sawit dan tambang terhadap tanah - tanah rakyat. 

"Kemudian praktik sistem kerja outsourcing semakin merajalela, upah murah, pelecehan seksual dialami pekerja perempuan dan tidak diusut tuntas pihak kepolisian," ucapnya. 

Dia sampaikan dari kenyataan itu pemerintah tidak benar - benar bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Melainkan hanya mengabdikan kebijakannya untuk kepentingan investasi dan kaum modal internasional yang menyengsarakan masyarakat. 

"Kita melihat juga sistem pendidikan di Indonesia setelah digabungnya kementerian kebudayaan dan riset dan teknologi jadi berbasis industri dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkhusunya lagi membuat biaya pendidikan meningkat," sebutnya. 

Walhasil, akses terhadap masyarakat miskin tidak terpenuhi. Dia menjelaskan gerakan yang dibangun tersebut bertujuan agar masyarakat terpinggirkan membangun persatuan untuk memberikan perlawanan terhadap pemerintah yang berpihak pada kepentingan orang kaya dan memiskinkan masyarakat Indonesia.

(cr8/tribun-medan.com)

Penulis: Goklas Wisely
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved