Breaking News:

Ombudsman Minta PDAM Tirtanadi Evaluasi Sistem Pencatatan Meteran Air Melalui Sistem Digital

Karena belum didaftarkan dan belum melewati uji kualitas, Ombudsman meminta penggunaan aplikasi Baca Meter PDAM Tirtanadi diberhentikan.

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Ezzy Herzia bersama anaknya menunjukkan tagihan air PDAM Tirtanadi saat melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jumat (12/3/2021). Ezzy melaporkan tagihan air tersebut dampak naiknya tarif pada Maret hingga Rp4.236.000 dari sebelumnya hanya Rp 200 ribu setiap bulannya. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi membatalkan pencatatan meteran air pelanggan dengan menggunakan smartphone android.

Hal ini dikarenakan aplikasi yang digunakan itu belum lulus uji kualitas. Selain itu, pencatatan air menggunakan sistem digital tersebut sering terjadi kesalahan.

Perubahan metode pencatatan meteran dari manual ke digital android disebut menjadi penyebab membengkaknya tagihan air pelanggan PDAM. 

Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) atas laporan pelanggan PDAM ke Ombudsman karena membengkaknya tagihan air.

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan itu diserahkan  Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Kabir Bedi di Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang Nomor 3, Medan, pada Selasa (5/5/201). 

Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata aplikasi Baca Meteran PDAM Tirtanadi yang digunakan dalam pencatatan meteran pelanggan tersebut belum didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sehingga belum lulus uji kualitas. 

Ia menerangkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahu. 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pasal 6 ayat 1 dan 2 memuat bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran.

Kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan.

"Ombudsman meminta PDAM Tirtanadi untuk membatalkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor PER-05/DIR/HBL/2021 tentang perubahan Peraturan Direksi Nomor 05/DIR/HBL/2020 tentang pencatatan meteran air pelanggan dengan menggunakan smartphone android di PDAM dan menerbitkan peraturan direksi yang baru sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya pada Selasa (4/5/2021). 

Karena belum didaftarkan dan belum melewati uji kualitas, Ombudsman meminta penggunaan aplikasi Baca Meter PDAM Tirtanadi diberhentikan.

Halaman
12
Penulis: Fredy Santoso
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved