Polemik Pegawai KPK Dipecat

NASIB KETUA KPK. Temuan Baru Dugaan Pelanggaran HAM, Firli Bahuri Dipanggil Komnas HAM

Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam berharap keterangan tersebut menjadi titik terang bagi publik terkait alih status pegawai KPK

Editor: Salomo Tarigan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Firli Bahuri 

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendapatkan keterangan yang selama ini tidak muncul di publik terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam mengatakan keterangan tersebut berpotensi menjadi karakter temuan baru dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran HAM terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dam alih status pegawai KPK.  

"Kami juga dikasih satu keterangan yang menurut kami potensial menjadi karakter temuan baru. Jadi, memang ada satu dinamika yang memang selama ini tidak muncul di publik," kata Anam di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Kamis (27/5/2021).

Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam
Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam (Tangkapan layar kompasTV)

Baca juga: BERITA Novel Baswedan Hari Ini di Komnas HAM | Saor Sentil Ketua KPK Firli Temui Setya Novanto

Anam berharap keterangan tersebut menjadi titik terang bagi publik serta bangsa dan negara untuk meletakkan tata kelola negara yang bebas korupsi.  

"Semoga ini menjadi sesuatu yang terang bagi kita terang bagi publik dan terang bagi bangsa dan negara kita untuk meletakan tata kelola negara ini terbebas dari korupsi," kata Anam.

Untuk itu, kata Anam, ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap peristiwa tersebut.  

Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menerima sebundel berkas dari Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo di Kantor Komnas HAM RI Menteng Jakarta Pusat pada Senin (24/5/2021). Yudi ditemani Novel Baswedan dan sejumlah pegawai KPK
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menerima sebundel berkas dari Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo di Kantor Komnas HAM RI Menteng Jakarta Pusat pada Senin (24/5/2021). Yudi ditemani Novel Baswedan dan sejumlah pegawai KPK (Tribunnews.com/Gita Irawan)

"Sekali lagi kami mengatensi bahwa presiden memang harus memberikan atensi terhadap peristiwa ini, karena semata-mata ini hanya untuk kepentingan tata kelola negara kita yang lebih baik yang terbebas dari korupsi," kata Anam.

Diberitakan sebelumnya Tim Kuasa Hukum Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) yang juga Direktur YLBHI Asfinawati mengatakan pihaknya menyerahkan dokumen tambahan setebal 546 halaman terkait dugaan pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan proses alih status pegawai KPK ke Komnas HAM.

Asfinawati mengatakan di dalam dokumen tersebut termuat sejumlah fakta berupa keterangan dan data yang menunjukkan TWK diskriminatif.

Selain itu, kata Asfinawati, dokumen tersebut juga memuat bukti yang menunjukkan TWK sudah ditentukan hasilnya sebelum tes tersebut dimulai.

Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan dengan Komisioner Komnas HAM RI di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Kamis (27/5/2021).

Novel Baswedan di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Kamis (27/5/2021).
Novel Baswedan di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Kamis (27/5/2021). (tribunnews/Gita Irawan)

"Jadi tepatnya kami menyerahkan dokumen setebal 546 halaman dan tentu saja ada banyak sekali keterangan dan data di dalamnya yang menunjukkan tes ini sebenarnya diskriminatif dan tes ini sudah ditentukan hasilnya sebelum dimulai, dan kira-kira 546 halaman itu nanti ada fakta-fakta untuk membuktikan hal tersebut," kata Asfinawati.

Firli Bahuri Dipanggil Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akan memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pekan depan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK ke Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri (TRIBUNNEWS/Chaerul Umam)

Komisioner Komnas HAM RI mengatakan rencananya Firli Bahuri akan dipanggil setelah pemeriksaan atau permintaan keterangan dari WP KPK rampung.

"Kami merencanakan minggu depan, jadi kalau semua ini selesai kami langsung panggil," kata Anam di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Kamis (27/5/2021).

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved