Breaking News

Bobby Nasution Jelaskan Alasan Melarang Manajemen RS Pirngadi Lapor Polisi

Wali Kota Medan Bobby Nasution akhirnya buka suara soal kasus video viral di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi. 

TRIBUN MEDAN/RECHTIN HANI
Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau swab tes antigen di Jalan Eka Rasmi, Kecamatan Medan Johor, Rabu (2/6/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution akhirnya buka suara soal kasus video viral di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi. 

Dalam video tersebut seorang keluarga pasien histeris saat sang ibu meninggal yang diduga karena tabung oksigen yang diberikan pihak RS tidak berisi atau kosong. 

Bobby mengatakan, dirinya sudah mengkonfirmasi manajemen RS dan memastikan tabung gas yang ada di dalam video tersebut tidak kosong. 

"Saya sudah menanyakan soal itu kepada manajemen RS Pirngadi. Pertama mereka katakan itu tabung tidak kosong, memang masyarakat melihat kalau tabung ada gas nya itu kan ada seperti gelembung."

"Memang tidak ada gelembungnya. tapi bukan berarti itu tidak ada gasnya. Karena bisa dilihat di barnya itu masih ada 400 bar. Nah ini saat dites itu masih keluar udaranya, memang tidak ada gelembungnya. Mungkin masyarakatnya ataupun pasiennya hanya melihat dari gelembungnya itu saja," ujar Bobby, Selasa (2/6/2021). 

Baca juga: Kronologi Pasien RS Pirngadi Meninggal di Tengah Kericuhan Soal Tabung Oksigen

Bobby mengatakan, pihaknya menyadari RS Pirngadi masih banyak kekurangan. 

"Kami menyadari RS Pirngadi hari ini tentu masih ada kekurangan," tuturnya.

Atas dasar itulah, kata Bobby, pihaknya meminta RS Pirngadi tidak mengadukan masyarakat yang membuat video tersebut ke polisi. 

"RS Pirngadi ini RS punya daerah, tugas kita melayani masyarakat, jadi jangan pernah masyarakat yang disalahkan. Apapun itu kita wajib tanggungjawab. Tapi yang paling penting itu saya konfirmasi tadi tabungnya itu tidak kosong. Tapi pelayanannya akan kami optimalkan," katanya. 

Ia pun menambahkan, jika RS Pirngadi merupakan milik Pemko Medan yang dikelola dengan dana APBD. 

"RS bukan BUMD lagi. Tapi sudah seperti UPT, anggaran APBD kita masuk ke sana. APBD kita ini asalnya dari masyarakat. Jadi enggak cocok kita melaporkan masyarakat," tuturnya. (cr14/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved