Viral Medsos
Terkait Viralnya Video Bupati Alor Marah ke Mensos Tri Rismaharini, PDIP Tarik Dukungan
Menteri Sosial Tri Rismaharini akhirnya memberikan penjelasan terkait video kemarahan Bupati Alor kepada Kementerian Sosial.
lihat foto
"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia.
"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya Pemda yang bagi," lanjut Amon saat dihubungi, Selasa (1/6/2021).
Bupati Alor, Drs Amon Djobo. Inilah profil Amon Djobo, Bupati Alor, NTT yang memarahi serta mengusir dua staf Kemensos. Ia pernah mengancam akan menembak seorang kolonel TNI AD. (POS KUPANG/OBY LEWANMERU)
PDIP Tarik Dukungan
Terkait masalah ini, PDI Perjuangan menyatakan mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo.
"Hari ini DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Djobo sebagai bupati Alor," kata politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (2/6/2021).
Pencabutan dukungan partai tertuang dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor 2922/IN/DPP/VI/2021.
Dokumen itu ditandatangani Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
"Pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada Nopember 2017 mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk berkontestasi pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Alor 2018," ungkap DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTT 1 yang meliputi Flores, Lembata, dan Alor tersebut.
Selain mencabut dukungan, DPP menginstruksikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Alor berkoordinasi dengan fraksi di DPRD.
Legislator PDI Perjuangan di Kabupaten Alor diminta mengambil sikap terhadap sikap Amon.
Partai berlambang banteng bermoncong putih itu menilai kritik Amon terhadap Mensos tak pantas. Hal itu dianggap sebagai bentuk caci maki.
"Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat jorok disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat bupati," ujar Andreas.
PDI Perjuangan tak ingin hal ini menjadi preseden bagi kepala daerah lainnya. Seharusnya, seorang kepala daerah menunjukkan sikap santun kepada masyarakat.
Dia pun mendesak agar hal ini ditindaklanjuti.
Bupati Amon dianggap perlu memperoleh sanksi hukum maupun politik.
