Buka Rakerda PDIP Sumut, Djarot: Dukung Presiden Babat Preman
Menurutnya, para preman menekan orang lalu berfoya-foya. Karena itu, preman yang tidak diorganisir maupun terorganisir harus dibabat.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Medan, Jefri Susetio
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara menggelar Rakerda-II di Tiara Convention Hall, Sabtu (12/6/2021).
Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Rakerda-II bertepatan dengan kebahagiaan seluruh kader PDIP. Sebab, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP mendapat gelar profesor dari Universitas Pertahanan Indonesia.
“Kita bangga sekaligus berterima kasih atas kepemimpinannya. Kita bisa sebagai pemenang pemilu dua kali berturut-turut. 2024 kita bisa menang lagi tidak? Nah ini yang harus dipersiapkan sebaik mungkin,” ujarnya saat membuka acara Rakerda.
Dia berharap, PDIP bisa mencatat sejarah, pascareformasi ‘hattrick’ sebagai pemenang pemilu. Kemenangan dan kekuasaan bukan tujuan tapi sarana untuk wujudkan Indonesia Merdeka.
“Dengan kekuasaan itu bisa wujudkan Indonesia Merdeka. Membikin rakyat punya kepribadian, mampu berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.
Kemudian, Anggota DPR RI ini mengucapkan selamat kepada seluruh kader yang menang Pilkada serentak 2020. Ia mengingatkan kepada kepala daerah untuk memberikan kebahagiaan kepada rakyat.
“Perlu kerja keras dan tidak boleh berpuas sendiri. Syukur Alhamdulillah PDIP menang Pileg dan Pilpres,” ujarnya.
Tegaskan Jangan Lakukan Korupsi.
Selain itu, Djarot berharap kepada seluruh kader untuk tidak melakukan korupsi. Gelombang pasang korupsi terjadi mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Karena itu, seluruh kader harus menjaga nama baik partai dan menjalankan program kerja untuk kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, Indonesia tengah menganut demokrasi liberal. Demokrasi langsung. Kalau mengikuti arus demokrasi liberal secara membabi buta maka mengancam akar Pancasila.
Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan para kader PDIP yang menjadi kepala daerah, anggota dewan maupun para Ketua DPC se-Sumut untuk berhati-hati. Sehingga tidak terperosok dalam alam gelap gulita.
“Dimensi duniawi, material. Kita lupa yang perlu ditekankan bangun jiwanya. Badannya kuat tapi jiwanya lemah. Hati-hati akan terperosok dalam alam gelap gulita. Ada dimensi kemanusiaan ini yang harusnya tidak bisa dibeli dengan uang. Sekarang bisa dibeli dengan uang. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hati hati kalau selalu ukurannya uang. Bakal menyedihkan harga diri manusia yang tidak ternilai bisa dibeli pakai uang,” katanya.
Djarot mengungkapkan, saat ini masyarakat mudah larut dalam ujaran kebencian. Lalu berita bohong diproduksi sehingga bisa mengancam rumah kebangsaan Indonesia. Maka dari itu, kader PDIP, kader Soekarnois harus tegak menjaga Indonesia.
“Mohon maaf, ayat-ayat suci direduksi untuk mendapatkan kekuasaan. Bukan menumbuhkan rasa spiritual kita sebagai orang bertuhan. Orang bertuhan ada welas asih. Kita hadapi mereka dengan kejernihan hati kita dan kemuliaan kerja kerja,” ujarnya.
Ia menuturkan seluruh kader harus membuat program kerja yang jelas. Turun ke desa untuk melihat masyarakat. Menilik serta mendata rumah rumah kumuh serta mengatasi kemiskinan lewat potensi yang ada di desa.
Bila ada jurang yang lebar antara realita dan idealisasi maka terjadi ketidakadilan. Jadi seandaianya kita semua bertuhan dan beragama maka selalu ada rasa empati. Rasa welas asih, tolong menolong berlomba lomba berbuat kebaikan.
“Ada nasionalis yang empati, welas asih. Nasionalisme kita ada di taman sari internasional. Ada sosio demokrasi, demokrasi bukan sekadar mendapatkan kekuasaan, tapi ada demokrasi ekonomi,” katanya.
Dukung Jokowi Berantas Preman
Djarot menegaskan PDIP mendukung Jokowi untuk memberantas preman. Menurutnya, para preman menekan orang lalu berfoya-foya. Karena itu, preman yang tidak diorganisir maupun terorganisir harus dibabat.
“Di Medan ada enggak ya mas Bobby? Di Tanjungbalai, Taput ada atau tidak. Ini harus dibereskan. Makanya sinergi dengan TNI dan masyarakat. Dalam rekenda itu bisa dirumuskan. Agar ada desa binaan yang dikelola. Inilah sebetulnya tugas tugas politik dan kebangsaan. Tugas tugas idiologis, ungkapnya. (tio/tribun-medan.com)
