RSUD Pirngadi Dinilai 'Mengakali' Warga Miskin, Hanya Tanggung Biaya Opname Pasien Tak Terdaftar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari menilai Pemko Medan dan RSUD dr Pirngadi tidak berpihak kepada warga miskin, termasuk dalam penanganan pasien unregister atau pasien yang tak memiliki berkas adminstrasi kependudukan. 

"Itu terkadang yang pasien unregister bilang ke saya harus dipanjar dulu sekitar Rp 700 ribu sampai jutaan. Setelah dibilang nama saya baru dikembalikan. Lah, kenapa seperti ini, Pak?" kata Sudari kepada Direktur Pirngadi saat Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Medan, Senin (28/6/2021). 

Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi catatan penting bagi RSUD dr Pirngadi. Ia berharap keperluan untuk perbaikan pelayanan rumah sakit plat merah itu dibahas dalam rancangan APBD. 

"Ini mau R-APBD. Jadi datanglah nanti kemari dengan perencanaan yang jelas, RSUD dr Pirngadi mau dibawa kemana," sebutnya. 

Terkait pelayanan bagi pasien yang tidak lengkap berkas kependudukannya, Sudari menyayangkan bahwa berdasarkan Peraturan Walikota, pembiayaan yang ditanggung Pemko hanya untuk untuk opname saja. 

"Kok begini perwal-nya? Orang biasanya habis opname mau kontrol dan itu terpaksa bayar sendiri. Kenapa seperti ini? Itu akhirnya Pirngadi mengakali. Nah itu coba diperhatikan," ungkapnya. 

Padahal, katanya, warga yang statusnya unregister pada umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah. Ia pun minta Suryadi untuk memberikan masukan untuk jalan keluar dari persoalan tersebut ke depannya. 

(cr8/tribun-medan.com)