Breaking News:

Bupati Toba Terima Pengunjuk Rasa Tutup TPL Sambil Duduk Bersila

Kurang lebih 300 orang massa Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL berunjuk rasa ke kantor Bupati Toba dan Kantor DPRD Toba, Selasa (29/6/2021).

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/HO
Ratusan orang dari Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL berunjuk rasa ke kantor Bupati Toba dan Kantor DPRD Toba, di Balige, Selasa (29/6/2021). Mereka menyerukan agar Pemkab menerbitkan surat rekomendasi pencabutan izin konsesi PT TPL kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Demonstran diterima Bupati Toba Poltak Sitorus. 

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Kurang lebih 300 orang massa Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL berunjuk rasa ke kantor Bupati Toba dan Kantor DPRD Toba, Selasa (29/6/2021).

Mereka menyerukan agar menerbitkan surat rekomendasi pencabutan izin konsesi PT TPL kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Setelah demonstran beraksi sekira empat jam, Bupati Toba Poltak Sitorus menemui massa.

Aksi diikuti ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat Toba. Berdasarkan pantauan di lapangan, massa berkumpul sekitar pukul 10.00 WIB di Tugu/Monumen Pahlawan Revolusi Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan, di Jalan Sisingamangaraja, Balige.

Pengunjuk rasa menjalankan protocol Kesehatan di era pandemic Covid-19, antara lain dengan mengenakan masker. Massa pun menjaga jarak.

Massa kemudian berjalan pada pukul 11. 00 WIB, ke kantor Bupati Toba, yang berjarak kurang lebih 500 meter. Sepanjang Jalan Patuan Nagari, orator aksi menyerukan kepada masyarakat tentang penyelamatan kawasan Danau Toba dari kerusakan lingkungan akibat ulah PT TPL. Pengunjuk rasa juga menyerukan pengembalian tanah adat yang 30-an tahun dikuasai TPL, dahulu bernama PT Inti Indorayon Utama, sebelum ditutup Presiden BJ Habibie pada 19 Maret 1999.

Pengunjuk rasa terdiri atas kaum perempuan dan laki-laki. Baik perempuan maupun laki-laki mengenakan kain selendang khas Batak, ulos. Ulos dililitkan di leher atau menggantung di bahu.

Pengunjuk rasa membawa poster dan spanduk bertulis antara lain, “Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Jangan tutup Mata, Tutup TPL", "NKRI Harga Mati, TPL Warga Mati", "Tutup TPL", "Palao TPL, Save Tano Batak", "Cabut Konsensi TPL dari Tanah Adat", "Hentikan Kriminalisasi dan Intimidasi terhadap Masyarakat Adat di tano Batak", "Wujudkan reforma Agraria Sejati", "Selamatkan Tano batak dari Limbah TPL", "Selamatkan Hutan Tano Batak dari Aktivitas Penggundulan oleh PT TPL”.

Lewat pukul 11.00 WIB, setelah tiba di kantor Bupati, pimpinan aksi dan beberapa perwakilan masyarakat bergantian orasi. Mereka penyampaian tuntutan. Awalnya, massa disambut wakil Bupati Toba Tony Simanjuntak.

Tony janji menerima semua tuntutan dan akan menyampaikannya kepada bupati Toba Poltak Sitorus, yang sejak pagi sampai siang disebut mengikuti pertemuan di Parapat. Massa tetap mendesak Wakil Bupati agar segera memberitahukan kepada bupati untuk hadir, menerima aspirasi pengunjukrasa, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL.

Setelah proses negosiasi alot, diputuskan menunggu bupati hadir dalam tiga jam berikutnya. Lalu, sembari menunggu bupati, massa bergeser menyambangi kantor DPRD Toba. Di kantor DPRD Toba, massa disambut Sekretaris Dewan (Sekwan), A Sitorus, seorang birokrat. Pegawai negeri sipil.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved