HEBOH Kasus Juliari Batubara, Pemerintah tak Kapok Salurkan Bansos Sembako, Faisal Basri Heran

TRIBUN-MEDAN.com - Penyaluran Bantuan sosial (Bansos) non tunai atau sembako pemerintah lagi-lagi menuai kritik.

Dikhawatirkan bansos nontunai jadi ladang korupsi oknum pejabat.

Bahkan, Menteri Sosial yang kala itu dijabat Juliari Batubara terlibat korupsi, dan kini jadi tahanan KPK.

Ekonom sekaligus politikus senior, Faisal Basri, ikut buka suara menanggapi pemberian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah dalam bentuk bantuan pangan non tunai atau sembako.

Menurut Faisal, pemberian bansos sembako tidak efektif dan justru membuat repot banyak pihak.

Ia pun menyinggung bantuan sembako rawan menjadi alat korupsi seperti yang sudah terjadi dalam kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Kalau pakai barang, tambah lama tambah repot, dikorupsi, tercecer, 20 persen habis untuk logistik, jadi tidak utuh," kata Faisal, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Kamis (29/7/2021).

Faisal mengaku heran mengapa pemerintah yang tidak kapok memberi bantuan dalam bentuk paket sembako.

Padahal, kasus korupsi yang menjerat Juliari Batubara sudah menjadi contoh nyata yang patut dihindari.

 
Ia juga turut menyayangkan Juliari hanya divonis 11 tahun penjara.

"Kok gak kapok-kapok sih? Juliari itu sudah contoh kok, sudah dihukum."

"Tapi sayang hanya 11 tahun, harusnya hukuman mati atau seumur hidup," ujarnya.

Untuk itu, Faisal mengusulkan agar bantuan yang diberikan pemerintah cukup menggunakan satu sistem saja, yakni bantuan tunai.

"Ini pelajaran untuk kita, sudah satu sistem saja, jangan terlalu banyak paket, satu saja jaminan sosial, semua uang," ujar Faisal.

Terakhir, Faisal juga menyarankan, bantuan bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank bisa disalurkan melalui kantor Pos.