Joe Biden Ungkap Temuan Ahli, Jakarta akan Hilang & Tenggelam di Tahun Ini, WALHI Sebut Dua Pemicu

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini mengungkapkan bahwa DKI Jakarta akan tenggelam. Pernyataan Biden ini membuat geger karena prediksi ini tak main-main.

Bahkan dalam hitungan 29 tahun atau pada tahun 2050, DKI Jakarta akan tenggelam.

Joe Biden dalam pidatonya di Kantor Direktur Intelijen Nasional, Selasa (27/7/2021), jika Jakarta akan Tenggelam, dimulai dari persoalan pemanasan global yang terjadi di dunia.

Selain itu, sejumlah ahli melihat adanya penurunan tanah dari tahun ke tahun di Jakarta, mulai dari 8 sentimeter hingga 24 sentimeter pertahan.

Baca juga: Raffi Ahmad Operasi Plastik, Permak Wajah Mirip Artis Korea, Terlihat Berbeda Ditangani dr Tompi

Memang Nyaris tidak terlihat, tetapi bayangkan jika 10 tahun ke depan, bagaimana tahan yang tinggi itu kemudian turun menjadi satu hingga 2 meter lebih, bisa dibayangkan jika banjir datang menyerang kota DKI Jakarta.

Apalagi banjir di Jakarta dari tahun ke depan mengalami peningkatan, Air tak lagi hanya mencapai mata kaki, tetapi hingga lutut dan pinggang orang dewasa.

Baca juga: Baca Surat Al Waqiah 14 Kali, Amalan Membuka Pintu Rezeki, Ini Cara Mengamalkannya

Berikut pernyataan Joe Biden ungkap Jakarta akan tenggelam.

"Apa yang terjadi di Indonesia, jika perkiraannya benar bahwa dalam 10 tahn ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena akan tenggelam?" ungkap Biden tanpa merinci indikatornya.

Benarkah pernyataan Biden tersebut, jika Jakarta tenggelam dalam hitungan 10 tahun ke depan? sejumlah studi penelitian memang membenarkan, bahkan, dalam laporan yang diterima Kompas.com seperti dikutip Sripoku dari Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, Senin (31/05/2021) kemarin, merupakan indikasi buruk dari kejadian ini.

Hal itu dibenarkan oleh lembaga penelitian ini jika DKI Jakarta akan tenggelam.

Baca juga: Selama Ini Kesannya Cuek, Akhirnya Citra Kirana Tanya Mertua Masa Lalu Suami Rezky Aditya

"Tanpa intervensi, para ahli memperkirakan Jakarta Utara akan tenggelam seluruhnya pada 2050," tulis laporan tersebut.

Maka itu, DKI Jakarta memang harus dicarikan solusi tepat, semua harus telibat, tentunya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit mencapai ratusan triliun untuk pengbangunan dan revitalitasi permukaan kota Jakarta.

Berikut ini beberapa indikator yang jusru mempercepat proses tenggelamnya kota Jakarta:

Indikator Jakarta akan Tenggelam

Sejumlah ahli dan peneliti sudah menyatakan persoalan Jakarta yang mengalami peningkatan banjir dari tahun ke tahun, sehingga menilik pernyataan Joe Biden, maka adalah hal wajar jika memprediksi Jakarta akan tenggelam dalam waktu 29 tahun lagi.

Indikator terus terlihat, diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi, definisi prediksi Tenggelamnya Jakarta ini berbeda dengan land subsidence.

Baca juga: Dulu Botak Perankan Ronaldowati Cilik, Transformasi Nona Berlian Kini Cantik Manglingi

1. Tanah Ambles

Indikasi tanah ambles atau emblesan atau penurunan tanah yang kerap disebut permukaan kota Jakarta memang sudah terlihat.

"Kalau land subsidence itu amblesan tanah, kalau Jakarta yang dimaksud tenggelam ini memang benar-benar tenggelam," terang Bagus kepada Kompas.com, Sabtu (31/07/2021).

Ia pun menjelaskan penyebab utama atau fenomena land subsidence itu adalah ekstraksi air tanah, artinya ada aktifitas pemisahan air dari tanah sehingga mengurangi daya larut atau serapan tanah terhadap air yang berlebihan di Jakarta.

Indikasi ini sangat nyata, karena pengaruh kepentingan industri yang berlebihan dan faktor lain, yang merupakan aktivitas serupa dan memberikan pengaruh besar.

Baca juga: Agnes Mo Heran Ulah Fans Sendiri, Adam Rosyadi Dinyinyiri, Hubungan Keduanya Terungkap

3. Penurunan Tanah dari 8 Hingga 24 cm pertahun

Bagus menjelaskan, sebetulnya ada beberapa faktor yang mempercepat tenggelamnya ibu kota Indonesia ini. Misalnya, kenaikan suhu rata-rata global dan penurunan tanah yang sangat signifikan, contohnya di wilayah pusat sekitar 8 sentimeter dan utara 24 sentimeter per tahun.

2. Banjir Rob

- Indikasi Banjir Ibu Kota

Amblesan tanah berpengaruh kepada mudahnya air menggenangi dan membuat DKI Jakarta banjir.

Hal itu menjadi salah satu Indikator yang menunjukkan Jakarta bisa tenggelam karena peningkatan banjir ibu kota dari tahun ke tahun selalu dikontribusi dari wilayah yang mengalami penurunan permukaan tanah tersebut.

- Sebaran Rob

Sebaran banjir rob dari tahun ke tahun makin meningkat.

Hal itu terlihat sebaran luasan angka banjir rob di Jakarta dari tahun 2011-2020 yang terus mengalami peningkatan.

Banjir rob adalah fenomena alam di mana air kemudian masuk ke suatu kawasan paling rendah, setelah air laut pasang akibat tarikan gravitasi bulan.

Banjir rob adalah banjir dari pasang surut bukan karena tingginya curah hujan.

3. Berkurangnya Daya Serap

Resapan air adalah kunci untuk mengatasi banjir, namun kondisi di Jakarta memang sudah jauh berbeda dengan dulu. Sebab, kawasan resapan nyaris tidak ada dan berganti dengan proyek infrastruktur dan lain sebagainya.

Hal ini juga dianggap Walhi bisa mempercepat proses tenggelamnya DKI Jakarta jika tidak segera di atasi dengan cepat.

Upaya Pemulihan

Walhi Jakarta pun menunggu upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sebab hak hal ini harus dilakukan cepat dengan beberapa langkah-langkah cepat dan efekti.

1. Darurat Iklim

DKI Jakarta khususnya dan secara umum adalah Pemerintah pusat harus mendeklarasikan bahwa Indonesia sedang berada dalam darurat iklim.

Hal ini bertujuan agar dari sisi politik maupun kebijakan harus bisa melihat bahwa Indonesia dalam kerentanan bencana ekologis tersebut.

Sehingga, ada rancangan kebijakan dan model pembangunan dilakukan secara adil dan berkelanjutan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak.

Baca juga: Megahnya Hunian Masa Depan Ayu Ting Ting, Intip Rumah Mewah Berdesain Modern Arsitek Ternama

2. Menekan Investasi Membayakan

Langkah kedua Untuk menyelesaikan permasalahan tenggelamnya Jakarta adalah cakupan perannya sangat luas, artinya ada upaya yang selasar antara dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Bagus, Harus satu suara Terkait perubahan iklim global, hal ini sangat berkaitan dengan peran politik dari Indonesia terhadap global.

Seperti contohnya, Indonesia tak lagi mengundang investasi yang berkaitan dengan industuri dan infrastruktur yang membahayakan atau memperparah bencana ekologis.

3. Pemulihan Teluk Jakarta

Menurut Bagus, Pemerintah harus melakukan pemulihan di Teluk Jakarta.

"Pemulihannya seperti apa? Nah, ini yang kita dorong untuk Pemerintah mendiskusikannya kepada banyak pihak, terutama masyarakat, nelayan yang kemudian menjadi kelompok rentan di wilayah tersebut," lanjut Bagus.

4. Pembangunan Ekonomi Harus Perhatikan Dampak Ekologis

Bagus juga mengatakan, Pemerintah juga seharusnya tidak lagi melakukan pembangunan ekonomi yang merusak dan mulai melakukan transisi energi ke energi terbarukan.

Ia memberikan contoh, misalnya batu bara merupakan salah satu emisi terbesar di Indonesia yang digunakan dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Sebab, tanpa studi khusus terkait tenggelamnya Jakarta, imbuh Bagus, sudah dapat dilihat dari fenomena peningkatan banjir rob, penurunan permukaan tanah, dan belum adanya upaya pengaman atau pencegahan dini.

5. Persoalan Reklamasi

Kemudian upaya pencegahan dini ini misalnya tak lagi memberikan izin terhadap suatu kegiatan yang dapat memperparah kondisi tersebut, seperti reklamasi yang membuat Jakarta rentan dari tenggelam.

Seperti pembangunan Tanggul Laut Raksasa yang dilakukan Pemerintah demi mengatasi banjir Jakarta justru dinilai dapat mempercepat fenomena tenggelamnya ibu kota.

Sebab, menurut Bagus, pembangunan Tanggul Laut Raksasa ini dapat memperlambat masuknya aliran sungai menuju laut.

"Sama halnya seperti reklamasi. Jika pasang air laut kejadiannya berbarengan dengan hujan deras di Jakarta akan memperparah tenggelamnya Jakarta," kata dia.

Bagus mengatakan, Tanggul Laut Raksasa hanya menjadi solusi palsu sebagai upaya mitigasi atau pengaman Jakarta dari banjir dan tenggelam.

Tanggul laut di darat saja bisa mengalami rembesan atau jebol. Maka itulah, Walhi menolak adanya pembangunan Tanggul Laut Raksasa karena hanya akan mempercepat tenggelamnya Jakarta.

Gagal Menangani Iklim

Indonesia khususnya Jakarta merujuk dari pernyataan Biden, global diakuinya memang gagal dalam menangani perubahan iklim. Sementara land subsidence merupakan penurunan muka tanah akibat terjadi aktivitas pengambilan air tanah yang tak terkendali.

Sehingga, rongga dimana air tanah seharusnya ada menjadi kosong dan mengalami penurunan, seperti halnya di Jakarta.

Maka itu, solusi yang harus dilakukan dalam mengisi rongga kosong tersebut berupa mengendalikan upaya pengambilan air tanah di hilir dan melakukan pemasukan air hujan ke dalam tanah yang dimulai dari hulu-hilir.

Kemudian, situ, danau, embung dan waduk harus direvitalisasi, terutama kapasitas air agar upaya ini dapat memperbaiki tinggi air tanah.

Selanjutnya, pembangunan tanggul air laut dalam menahan air laut masuk ke wilayah pesisir hingga ke wilayah tengah kota, terutama tempat terjadinya land subsidence.

Sementara itu, harus dilakukan pengaturan kembali penataan ruang terutama demi mendukung pembangunan.

Maka fenomena tenggelamnya Jakarta seperti yang disebutkan Biden merujuk pada studi sea level rise (kenaikan permukaan laut) yang diakibatkan oleh naiknya suhu udara.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mengatakan, kenaikan suhu udara ini juga dipicu dari pertumbuhan ekonomi dan penduduk.

"Bahwa, es di kutub akan mencair sehingga akan menaikkan permukaan air laut plus aktivitas manusia berpengaruh pada cuaca atau kejadian alam lainnya," ujar Budi." ujarnya.

Apabila hal ini terjadi, kata Budi, negara kepulauan atau lebih spesifik kota dengan pantai seperti Jakarta akan terdampak kuat.

Maka itu yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN sedang bekerja pada bidang yang menjadi lingkupnya karena melibatkan lintas sektor seperti Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Pemda.

Sebab hal ini perlu dilakukan untuk menghambat atau memperlambat atau bahkan mengatasi ancaman tenggelamnya kota Jakarta dan Indonesia secara umum

(*/Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di Sripoku.com